APBD Banjarnegara ‘Jomplang’! DPRD Sentil Belanja 70 persen Habis Buat Rutin, Pembangunan Fisik Terancam
- Pemkab Banjarnegara
Banjarnegara, VIVA Banyumas – DPRD Banjarnegara menyoroti LKPJ 2025 dengan fokus pada struktur APBD, rendahnya PAD, serta minimnya belanja modal yang dinilai berdampak pada pembangunan daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara resmi menyerahkan dokumen rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (20/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Slamet SM. dan dihadiri Wakil Bupati Wakhid Jumali bersama jajaran Forkopimda.
Dalam penyampaiannya, Wakil Ketua DPRD Agus Junaedi mengapresiasi capaian pembangunan Banjarnegara sepanjang 2025 yang dinilai berada di jalur positif.
Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,26 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 13,28 persen, serta tingkat pengangguran yang turun ke angka 5,39%. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat hingga 70,61 persen.
Meski demikian, DPRD Banjarnegara memberikan catatan penting terhadap sektor konsumsi pangan yang masih menunjukkan anomali.
Kondisi ini dinilai membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih efektif dan menyasar akar persoalan.
Selain itu, legislatif juga menyoroti struktur APBD 2025 yang belum ideal karena masih didominasi belanja operasional rutin sebesar 70,22%, sementara belanja modal hanya sebesar 7,47 persen.
Minimnya alokasi belanja modal ini dikhawatirkan menghambat pembangunan fisik yang berdampak langsung pada masyarakat Banjarnegara.
Di sisi lain, kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya 2,18% memunculkan kekhawatiran terkait tingginya ketergantungan fiskal pada dana transfer pusat.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Banjarnegara merumuskan enam rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah.
Rekomendasi tersebut mencakup reformasi pengukuran kinerja berbasis manfaat nyata, sinkronisasi perencanaan program prioritas, serta penataan struktur belanja agar porsi belanja modal meningkat.
Tak hanya itu, DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas implementasi manajemen program, penguatan akuntabilitas laporan kinerja, hingga inovasi dalam optimalisasi PAD guna mendorong kemandirian fiskal daerah.
Rapat Paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara. DPRD berharap seluruh rekomendasi ini segera ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara ke depan.
