Trans Banyumas Tak Mau Mati! Bupati Pasang Badan di Tengah Krisis, Subsidi Belum Jelas, Tarif Bisa Bikin Kaget
- ANTARA
VIVA Banyumas – Pemerintah Banyumas memastikan Trans Banyumas sebagai layanan transportasi tetap berjalan meski subsidi belum pasti, dengan kemungkinan penyesuaian tarif melalui dukungan APBD.
Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memastikan layanan transportasi aglomerasi Trans Banyumas tetap beroperasi meski menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian subsidi dari pemerintah pusat.
Komitmen ini ditegaskan untuk menjaga kepercayaan masyarakat Banyumas terhadap layanan transportasi publik tersebut.
Usai acara “Ceremony Handover Bus Trans Banyumas dari APBN ke APBD” di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan bahwa operasional Trans Banyumas tidak akan dihentikan.
“Dalam situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, saya tidak mau Trans Banyumas yang sudah dicintai oleh masyarakat kemudian berhenti di tengah jalan. Pokoknya bagaimana caranya harus berjalan,” katanya, dikutip dari ANTARA.
Ia menjelaskan, Pemkab Banyumas masih mengupayakan tambahan subsidi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan dukungan Komisi V DPR RI dalam pembahasan anggaran mendatang.
Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga telah menyiapkan skenario cadangan apabila subsidi tersebut tidak terealisasi.
“Alternatif terburuk pun kami sudah siap. Jadi jangan khawatir masyarakat Banyumas, Trans Banyumas tidak akan berhenti, jalan terus,” katanya menegaskan.
Selain menjaga keberlangsungan operasional, Pemkab Banyumas juga menyiapkan rencana pengembangan layanan Trans Banyumas agar menjangkau wilayah yang lebih luas di Banyumas.
Salah satu rencana yang sedang dikaji adalah perluasan rute hingga Wangon dan Lumbir dengan konsep kendaraan listrik.
“Kami sudah diskusikan dan saat ini sedang dihitung kelayakannya. Mudah-mudahan bisa terealisasi,” katanya.
Terkait tarif Trans Banyumas, ia menyebutkan kemungkinan adanya penyesuaian apabila subsidi dari pemerintah pusat berkurang dan pembiayaan hanya mengandalkan APBD Banyumas.
“Saat ini tarif masih menunggu skema subsidi, baik dari pusat maupun daerah. Tapi kalau hanya APBD, tentunya harus ada penyesuaian tarif sesuai kemampuan,” katanya menjelaskan.
Sebagai upaya menjaga keberlanjutan layanan Trans Banyumas, Pemkab Banyumas juga membuka peluang peningkatan pendapatan non-tarif melalui pemanfaatan ruang iklan di armada.
“Ada iklan-iklan, nanti bisa ditempel berbagai promosi. Itu juga ada tarifnya sesuai perda,” katanya.
