Rp 20 Ribu per Hari Masih Layak, Mensos Minta BPS Revisi Ukuran Kemiskinan!

“Kalau kita kerja dengan ukuran Rp 500.000, lalu tiba-tiba dinaikkan jadi Rp 700.000, tentu akan muncul yang disebut gejolak-gejolak statistik,” ujarnya.

Oleh karena itu, Gus Ipul menyarankan agar jika indikator baru diberlakukan, indikator lama tetap digunakan secara paralel. Tujuannya agar perbandingan kinerja dari waktu ke waktu bisa tetap dilakukan secara objektif.

“Harus ada dua ukuran, yang lama dan yang baru, agar masyarakat tahu perkembangan riilnya,” lanjutnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa angka Rp 20.305 per hari ditetapkan berdasarkan konsumsi dasar dan kebutuhan minimum.

Namun banyak pihak mulai meragukan relevansi angka tersebut, mengingat harga kebutuhan pokok yang terus meningkat.

Banyak pihak menilai bahwa standar garis kemiskinan harus mengikuti kebutuhan riil masyarakat saat ini, agar program sosial pemerintah lebih tepat sasaran dan kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dievaluasi secara lebih jujur dan akurat.