Selisih Data Kemiskinan 60% Lebih, Pemerintah Tegaskan Ukuran BPS Lebih Relevan daripada Standar Global

VIVA, Banyumas – Dalam laporan terbaru, Bank Dunia menyebut bahwa 68,3% warga Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan versi standar internasional untuk negara berpendapatan menengah atas.

Angka ini sontak menarik perhatian publik, terutama karena perbedaannya yang mencolok dengan data resmi pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencatat tingkat kemiskinan per September 2024 hanya sebesar 8,57 persen.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia lebih mempercayai pengukuran garis kemiskinan yang dilakukan oleh BPS.

Menurutnya, data BPS lebih mencerminkan kondisi nasional karena mempertimbangkan berbagai aspek lokal.

“Meski angka Bank Dunia berharga untuk analisis global, Pemerintah Indonesia menyatakan tingkat kemiskinan nasional resmi yang diukur oleh BPS tetap menjadi referensi yang paling relevan untuk penyusunan kebijakan nasional,” ujar Dedek dikutip dari tvOne pada Selasa (17/6/2025).

Dedek menjelaskan bahwa pendekatan BPS dalam mengukur kemiskinan memperhitungkan pola konsumsi lokal, variasi harga regional, serta realitas sosial-ekonomi masyarakat.

Hal ini membuat garis kemiskinan nasional lebih akurat dalam menggambarkan kebutuhan dan tantangan domestik.

Halaman Selanjutnya

Perbedaan antara pengukuran Bank Dunia dan BPS, menurut Dedek, bersifat intensional.