Anggaran Basarnas 2026 Anjlok Jadi Rp 1 Triliun, DPR Warning Pemerintah soal Risiko Bencana

Dalam menghadapi kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana, kebutuhan akan peralatan modern dan dukungan logistik yang kuat sangat mendesak.

DPR meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pemangkasan anggaran Basarnas, dan menyusun kembali skema belanja berdasarkan kebutuhan faktual di lapangan, bukan sekadar angka makro fiskal.

“Kesiapsiagaan SAR bukan pilihan, tapi kebutuhan nasional. Jangan sampai efisiensi anggaran mengorbankan keselamatan rakyat,” tegas Hamka.

Sejumlah pengamat kebencanaan juga menyayangkan tren pemangkasan anggaran lembaga-lembaga strategis seperti Basarnas. Mereka menilai hal ini kontraproduktif di tengah meningkatnya risiko bencana akibat perubahan iklim dan intensitas aktivitas masyarakat di kawasan rawan.

DPR RI berharap pemerintah pusat mempertimbangkan masukan ini secara serius dalam pembahasan APBN 2026, agar peran strategis Basarnas dalam menyelamatkan nyawa tidak terganggu oleh keterbatasan fiskal.