17 Ditambah 8 Tuntutan Rakyat: Ultimatum ke Presiden, DPR, dan TNI dengan Tenggat Waktu Ketat, Ini Isi Lengkapnya

17+8 Tuntutan Rakyat mendesak Presiden, DPR, TNI, Polri, hingga parpol dengan deadline ketat: 5 September 2025 untuk aksi cepat dan 31 Agustus 2026 untuk reformasi besar

Viva, Banyumas - Gelombang aspirasi masyarakat kembali mencuat melalui unggahan berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat” yang ramai beredar di media sosial. Daftar ini menjadi sorotan usai rangkaian aksi demonstrasi di berbagai kota pada akhir Agustus 2025.

Menariknya, tuntutan tersebut tidak sekadar seruan moral, tetapi juga disertai tenggat waktu yang jelas: 5 September 2025 dan 31 Agustus 2026.

Presiden Prabowo Subianto bersama para ketua umum partai politik langsung menanggapi situasi ini pada 31 Agustus 2025.

Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan larangan anggota DPR bepergian ke luar negeri, mencabut besaran tunjangan DPR, serta mendorong transparansi hukum bagi aparat yang diduga melanggar hingga menimbulkan korban jiwa.

Tuntutan Jangka Pendek (Deadline 5 September 2025)

Dalam waktu satu minggu, rakyat menuntut langkah cepat dari pemerintah dan lembaga negara. Beberapa poin utama antara lain:

Halaman Selanjutnya

Presiden diminta menarik TNI dari pengamanan sipil serta membentuk Tim Investigasi Independen terkait korban aksi.DPR harus membekukan kenaikan gaji dan tunjangan, mempublikasikan transparansi anggaran, serta menindak tegas anggota yang bermasalahPartai politik dituntut memberi sanksi pada kader DPR yang tidak etis dan membuka ruang dialog publik.Polri diminta membebaskan demonstran yang ditahan, menghentikan kekerasan, serta menindak aparat pelanggar HAM.TNI diwajibkan kembali ke barak dan menegaskan komitmen tidak mencampuri urusan sipil.Kementerian sektor ekonomi didesak memastikan upah layak, mencegah PHK massal, dan berdialog dengan serikat buruh.