Subsidi Pusat Disetop: Pemkab Putar Otak Cari Celah Pendanaan Trans Banyumas
- Ig/kemenhub151
Purwokerto, VIVA Banyumas – Layanan transportasi massal andalan warga Banyumas, Bus Buy The Service (BTS) Trans Banyumas, berada di ujung tanduk.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami keterbatasan, operasional moda transportasi publik ini diprediksi hanya mampu bertahan hingga 28 Agustus 2026 menyusul penghentian subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kendati lampu kuning telah menyala, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam.
Ia menegaskan komitmen penuh agar roda Trans Banyumas tidak berhenti berputar dan tetap bisa melayani masyarakat.
"Kondisi keuangan kita memang sedang tidak baik-baik saja, tetapi saya sudah mengupayakan semaksimal mungkin agar Trans Banyumas jangan sampai berhenti," ujar Sadewo di Purwokerto, Rabu.
Semula, Pemkab Banyumas menaruh harapan besar pada satu kali lagi pencairan dana subsidi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) senilai sekitar Rp13 miliar hingga Rp14 miliar.
Namun, hingga tenggat waktu yang semakin mendekat, alokasi dana pusat tersebut belum juga terealisasi.
Mau tidak mau, pemerintah daerah harus mengambil alih kemudi penyelamatan finansial secara mandiri.
Saat ini, skema penambahan anggaran darurat tengah digodok secara intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kabupaten Banyumas.
"Yang penting Trans Banyumas jangan sampai berhenti. Dari mana anggarannya nanti sedang kami siapkan bersama... Yang utama pelayanan masyarakat harus tetap berlanjut," imbuh Sadewo.
Tak hanya mengandalkan negosiasi anggaran dengan legislatif, Pemkab Banyumas juga mulai melirik potensi pendapatan non-tiket untuk menekan beban subsidi operasional yang membengkak.
Salah satu strategi kreatif yang disiapkan adalah mengoptimalkan fungsi bodi bus sebagai ruang promosi berjalan.
"Salah satu upaya untuk menekan jumlah subsidi adalah dengan pemasangan iklan. Nanti Trans Banyumas bisa di-branding untuk iklan sehingga dapat menjadi tambahan pendapatan," ungkap Sadewo.
Langkah cepat dan taktis ini menjadi pertaruhan penting bagi Pemkab Banyumas dalam menjaga konsistensi budaya menggunakan transportasi publik di wilayah aglomerasi tersebut, di tengah transisi lepas dari ketergantungan penuh pada anggaran pusat.