Gaji Hakim Junior Naik 280 Persen, Presiden Prabowo: Penghasilan Mereka Kini di Atas Rata-rata Negara ASEAN
- Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden
VIVA Banyumas – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah meningkatkan penghasilan hakim, terutama bagi hakim yang masih berada di jenjang junior.
Kenaikan tersebut disebut mencapai 280 persen dan menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan sekaligus mendukung independensi peradilan.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI-DPR RI 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, peningkatan penghasilan tersebut membuat pendapatan hakim Indonesia, khususnya hakim junior, berada di atas rata-rata penghasilan hakim di negara-negara ASEAN.
“Untuk hakim-hakim yang paling junior, penghasilannya sudah naik 280 persen. Ini merupakan kenaikan tertinggi dalam beberapa dasawarsa dan kini penghasilan hakim junior kita berada di atas rata-rata ASEAN,” kata Prabowo.
Pemerintah, lanjut Prabowo, menempatkan kesejahteraan hakim sebagai salah satu bagian penting dalam upaya menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman.
Peningkatan pendapatan diharapkan dapat mendukung hakim menjalankan tugas secara profesional tanpa tekanan dari pihak lain.
Ia juga menyinggung posisi Ketua Mahkamah Agung (MA) Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterimanya, penghasilan pimpinan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tersebut kini disebut lebih tinggi dibandingkan Ketua Mahkamah Agung Singapura.
Meski demikian, peningkatan kesejahteraan tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas bagi hakim. Presiden Prabowo menekankan bahwa independensi peradilan harus tetap disertai tanggung jawab dan mekanisme akuntabilitas.
“Kita harus menjunjung supremasi hukum dan menjaga kemandirian hakim. Namun, kemandirian tersebut harus berjalan bersama akuntabilitas dalam menjalankan tugas,” ujarnya.
Pernyataan mengenai kenaikan penghasilan hakim ini disampaikan dalam rangkaian agenda kenegaraan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI menjadi forum penyampaian laporan kinerja lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden.
Selain menyampaikan pidato, pemerintah juga menampilkan video yang memuat sejumlah capaian kinerja selama periode pemerintahan berjalan.
Sidang tahun ini mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Tema tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia sekaligus momentum pemerintah menyampaikan arah kebijakan dan capaian pembangunan kepada masyarakat.
