Tokoh Agama Bertemu Prabowo: Pajak, Korupsi hingga Tunjangan DPR Disorot

Tokoh Agama Bertemu Prabowo: Pajak, Korupsi hingga Tunjangan DPR Disorot Tokoh agama bertemu Presiden Prabowo bahas isu rakyat, mulai dari pajak, korupsi hingga tunjangan DPR. Prabowo janji perjuangkan RUU Perampasan Aset bersama DPR

Viva, Banyumas - Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh agama dan perwakilan masyarakat pada Senin malam menjadi sorotan publik. Dalam forum tersebut, berbagai isu penting yang menyangkut kepentingan rakyat dibahas, mulai dari pajak, praktik korupsi, hingga kenaikan tunjangan DPR yang menuai protes.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacky Manuputty, menyampaikan bahwa diskusi berlangsung terbuka dan langsung menyentuh persoalan yang dirasakan masyarakat. Ia menekankan bahwa beban pajak yang semakin memberatkan rakyat perlu dikelola secara adil agar tidak menimbulkan kesenjangan baru.

Selain soal pajak, tokoh agama juga menyoroti maraknya praktik korupsi di kalangan pejabat publik. Menurut mereka, fenomena arogansi, gaya hidup mewah, hingga flexing yang dipertontonkan pejabat negara semakin melukai rasa keadilan masyarakat.

Isu kenaikan tunjangan DPR juga mendapat sorotan tajam. Manuputty menuturkan bahwa kehadiran Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pertemuan tersebut memberikan kesempatan bagi tokoh masyarakat untuk menyampaikan langsung aspirasi rakyat.

Presiden Prabowo dan Ketua DPR diminta lebih berhati-hati dalam mengelola kebijakan agar tidak menimbulkan gejolak sosial. Selain kritik, ada pula harapan besar terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.

Dalam pertemuan itu, ia berjanji untuk memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bersama DPR sebagai upaya pemberantasan korupsi.

RUU ini dinilai penting karena akan memperkuat instrumen hukum dalam merampas aset hasil tindak pidana korupsi dan mengembalikannya kepada negara.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, yang turut hadir, menambahkan bahwa Prabowo juga mendorong DPR segera membahas RUU Ketenagakerjaan.

Langkah ini disebut sebagai wujud komitmen menjaga ruang demokrasi sekaligus memperhatikan kepentingan buruh. Pertemuan tersebut mencerminkan dinamika baru dalam komunikasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil.

Dengan adanya dialog langsung, harapan publik adalah agar kebijakan negara benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan semata pada kepentingan politik elit.

Transparansi dalam pengelolaan pajak, pemberantasan korupsi secara serius, serta sikap bijak dalam menentukan hak dan tunjangan pejabat diyakini menjadi kunci mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Jika janji-janji yang disampaikan dalam pertemuan ini direalisasikan, maka arah pembangunan demokrasi Indonesia bisa lebih sehat dan berpihak pada rakyat