Gelombang Penolakan Tunjangan DPR Menguat, 3 Fraksi Besar Angkat Suara

Kritik rakyat soal tunjangan DPR kian deras. Gerindra, PDIP, dan Golkar akhirnya bersuara tegas, setuju penghentian tunjangan mewah yang dianggap tak adil bagi masyarakat

Viva, Banyumas - Suara penolakan terhadap tunjangan mewah anggota DPR RI semakin keras bergema di tengah masyarakat. Gelombang kritik yang datang dari berbagai daerah ini akhirnya membuat tiga fraksi besar di Senayan, yakni Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar, angkat bicara serta menyatakan sikap tegas.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menegaskan bahwa pihaknya siap meninjau ulang sekaligus menghentikan tunjangan-tunjangan anggota dewan yang dinilai tidak adil bagi rakyat. Ia menilai, aspirasi masyarakat merupakan amanah yang tidak boleh diabaikan oleh para wakil rakyat.

“Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat, terutama terkait tunjangan anggota dewan yang mencederai kepercayaan rakyat. Untuk itu, kami siap meninjau ulang serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” tegas Budisatrio di Jakarta, Sabtu (30/8/2025) dikutip dari Viva.

Lebih lanjut, Budisatrio juga melarang keras seluruh anggota fraksinya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Menurutnya, seluruh anggota DPR dari Gerindra harus fokus turun ke lapangan, menyerap aspirasi, dan merasakan langsung kondisi masyarakat.

Sikap ini disebutnya sejalan dengan instruksi Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, agar wakil rakyat benar-benar hadir bersama masyarakat.

Sementara itu, PDI Perjuangan melalui Ketua DPP Said Abdullah menilai, tunjangan DPR tidak bisa hanya diukur dari aspek legal formal semata. Menurutnya, aspek etika, empati, dan simpati juga harus menjadi landasan utama dalam pemberian fasilitas.

“Di tengah kondisi rakyat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, fasilitas berlebihan untuk anggota DPR justru akan semakin mencederai kepercayaan publik,” ujar Said.

Golkar pun ikut menyatakan hal serupa. Fraksi partai berlambang pohon beringin itu menilai, penghentian tunjangan mewah adalah langkah realistis untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif.

Sikap tiga fraksi besar ini mendapat respons positif dari publik. Banyak masyarakat menilai, keputusan untuk menghentikan tunjangan mewah merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan rakyat.

Namun, sebagian pihak juga mendesak agar sikap ini tidak hanya menjadi wacana politik, melainkan benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata di parlemen.

Gelombang penolakan tunjangan DPR yang makin menguat ini menunjukkan bahwa rakyat semakin kritis terhadap kinerja wakilnya. Transparansi dan kepekaan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat dinilai menjadi kunci agar DPR kembali mendapat kepercayaan publik