Kepala BGN: Mustahil Ada Korupsi di Program Makan Bergizi Gratis
- Youtube Sekretariat Presiden
Viva, Banyumas - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa kemungkinan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) nyaris mustahil terjadi. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dirancang dengan sistem pelaksanaan dan pengawasan yang ketat, sehingga penyalahgunaan anggaran dapat dicegah sejak awal.
Menurut Dadan, salah satu kunci pencegahan korupsi adalah penggunaan virtual account untuk proses pembayaran dari BGN kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Proses ini harus mendapatkan persetujuan bersama antara BGN dan mitra pelaksana MBG, sehingga tidak ada pihak yang bisa mengakses dana secara sepihak.
“Tidak mungkin ada korupsi di Makan Bergizi Gratis, karena virtual account harus ditandatangani oleh kedua pihak, mitra dan BGN,” ujar Dadan kepada wartawan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Sistem Pengawasan Berlapis
Selain mekanisme pembayaran ganda, BGN juga menerapkan aturan ketat terkait pengadaan bahan baku dan operasional. Semua pembelian wajib mengacu pada referensi harga pasar yang berlaku.
Jika ditemukan upaya mark up harga oleh mitra, hal tersebut segera terdeteksi dan langsung diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dana yang terbukti di-mark up wajib dikembalikan.
Dadan menambahkan, dana MBG tidak pernah disimpan di rekening BGN, melainkan langsung dikirim dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke virtual account mitra. Dengan cara ini, potensi penyalahgunaan anggaran semakin kecil.
“Prosesnya sangat ketat, sehingga kemungkinan korupsi di MBG kecil sekali,” tegasnya. Risiko Lain dalam Program MBG Meski begitu, Dadan mengakui ada dua risiko utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Pertama adalah potensi penyalahgunaan anggaran, meskipun kecil kemungkinan terjadi. Kedua, yang justru lebih dikhawatirkan, adalah kasus keracunan pada penerima manfaat.
Menurutnya, peristiwa keracunan yang terjadi di sejumlah sekolah penerima MBG biasanya disebabkan oleh pemilihan bahan baku yang kurang tepat atau proses pengolahan yang tidak higienis. Karena itu, BGN terus mengawasi standar kebersihan dan kualitas makanan yang didistribusikan.
“Kalau jujur, saya lebih takut dengan risiko keracunan dibanding penyalahgunaan anggaran,” kata Dadan
