Pemerintah Indonesia Akan Beli Tanah di Mekah: Proyek Kampung Haji Pertama dalam Sejarah
- pexel @konevi
Viva, Banyumas - Pemerintah Indonesia bersiap menorehkan sejarah baru dalam hubungan bilateral dengan Arab Saudi. Untuk pertama kalinya, Indonesia berencana membeli tanah dengan status hak milik penuh (freehold) di Kota Suci Mekah, guna membangun Kampung Haji Indonesia—sebuah kawasan terpadu bagi jemaah haji dan umrah asal Tanah Air.
Langkah monumental ini diumumkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, usai melapor kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
"Yang saya laporkan adalah proses untuk pembelian tanah di Mekah. Royal Commission of Mekah sudah menawarkan beberapa plot tanah yang lokasinya sangat strategis, bahkan ada yang menempel langsung dengan kawasan pusat kota," ujar Rosan dilansir dari Viva.
Perubahan Hukum Properti: Saudi Izinkan Asing Miliki Tanah di Mekah Langkah ini menjadi mungkin berkat reformasi besar dalam regulasi properti Arab Saudi.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah Saudi mengizinkan kepemilikan tanah hak milik (freehold) di Mekah bagi pihak asing.
Aturan baru ini akan efektif berlaku pada Januari 2026, dan disebut sebagai respon langsung atas permintaan Presiden Prabowo dalam pertemuannya dengan Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).
Delapan Plot Disiapkan, RI Terima Tanah ‘Beres’
Menurut Rosan, saat ini sudah disiapkan 8 plot lahan dengan luas bervariasi dari 25 hingga 80 hektare, terdiri dari area datar dan berbukit. Beberapa lokasi bahkan hanya berjarak 1 hingga 2 kilometer dari Masjidil Haram.
Yang menarik, Indonesia akan menerima lahan dalam kondisi "clean and clear" alias terima beres. Proses relokasi dan ganti rugi terhadap penghuni lama sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi.
Kampung Haji: Proyek Strategis dan Spiritual
Kampung Haji Indonesia akan menjadi kawasan pemondokan khusus jemaah haji dan umrah, dilengkapi fasilitas pendukung seperti klinik, pusat kuliner halal, area komersial, serta tempat pelatihan manasik.
Pemerintah diminta segera menyusun desain infrastruktur kawasan dan menyerahkannya paling lambat Oktober 2025.
Proyek ini akan dikelola oleh konsorsium yang dipimpin Danantara, melibatkan BUMN, kementerian terkait, dan skema pembiayaan gabungan pemerintah-swasta.
“Ini proyek mulia yang diinisiasi Presiden Prabowo. Mohon doa dari masyarakat agar semuanya lancar,” tutup Rosan