TOPIK KHUSUS AKHIR PEKAN: Indonesia Dalam Bayang-Bayang Neo-ORBA, Militerisasi Demokrasi dan Ancaman Kebebasan Pers

Argumen bahwa pelibatan militer dalam jabatan sipil akan memperkuat pemerintahan adalah dalih usang yang sudah digunakan sejak era Orde Baru.

Faktanya, pelibatan militer dalam jabatan sipil bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan elite yang ingin mempertahankan kekuasaan mereka dengan alat represif yang lebih efektif.

Ketika militer menempati posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, wajah birokrasi sipil perlahan berubah menjadi institusi yang lebih loyal kepada komando militer dibandingkan kepada konstitusi dan rakyat.

Ini bukan sekadar teori konspirasi, tetapi realitas yang sudah terjadi di berbagai negara dengan sejarah kuat militerisme dalam politik.

Demokrasi yang semestinya berbasis pada kebebasan sipil dan supremasi hukum justru dijalankan dalam bayang-bayang senjata.

Indonesia, dengan sejarah panjang otoritarianisme berbasis militer, seharusnya belajar dari masa lalu, bukan mengulanginya.

Militerisasi dalam demokrasi tidak hanya mengancam supremasi sipil, tetapi juga kebebasan berekspresi.

Kasus terbaru pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor redaksi Tempo merupakan sinyal bahwa tekanan terhadap pers semakin intens.

Halaman Selanjutnya

Ancaman semacam ini bukan sekadar teror simbolik, tetapi pesan bahwa ada pihak-pihak yang ingin membungkam jurnalisme kritis.