Rp68,5 Miliar untuk Jalan! Ini Isi Jawaban Bupati Purbalingga dalam Rapat Paripurna DPRD
Rabu, 23 Juli 2025 - 06:28 WIB
Sumber :
- Pemkab Purbalingga
Viva, Banyumas - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga kembali digelar pada Senin (21/7/2025) dengan agenda penting: penyampaian jawaban Plt. Bupati Dimas Prasetyahani atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga :
Perbaikan Jalan Besar Besaran di Cilacap, Ini Wilayah yang Jadi Prioritas Telan Anggaran 90,42 M
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD H.R. Bambang Irawan dan dihadiri para anggota DPRD, Sekda Herni Sulasti, kepala OPD, camat, serta pimpinan BUMN/BUMD. Salah satu sorotan utama dalam perubahan APBD adalah kenaikan anggaran pemeliharaan jalan dari Rp10 miliar menjadi Rp68,5 miliar.
Langkah ini merupakan bagian dari program unggulan Alus Dalane, yang bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung pemerataan pembangunan. Target besar pun dipasang: kondisi jalan mantap minimal 72 persen pada 2025 dan 90 persen pada 2027.
Prioritas anggaran diberikan untuk ruas jalan rusak berat, jalur lalu lintas tinggi, dan akses penunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dilansir dari laman resmi Pemkab Purbalingga, Tak hanya infrastruktur, jawaban Bupati juga mencakup bidang pendidikan.
Ia menjawab sorotan Fraksi PKB terkait penurunan anggaran rehabilitasi ruang kelas. Plt. Bupati menjelaskan bahwa perubahan ini dipicu oleh kebijakan pusat: dana DAK pendidikan dialihkan menjadi Dana Revitalisasi Sekolah yang langsung masuk ke rekening sekolah.
Untuk 2025, Purbalingga telah menerima alokasi Rp7,09 miliar untuk revitalisasi SD, SMP, dan PAUD. Menyikapi kekhawatiran Fraksi PKS soal penurunan transfer dana pusat, Bupati menyatakan pemerintah daerah akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak, retribusi, serta kontribusi dari BUMD.
Ia juga menyampaikan bahwa PAD ditargetkan naik dari Rp353,38 miliar pada 2024 menjadi Rp436,41 miliar di 2025, bahkan diproyeksikan mencapai Rp544 miliar pada akhir RPJMD 2030.
Halaman Selanjutnya
Sebagai bentuk efisiensi dan keadilan, jawaban Bupati terhadap Fraksi Golkar dan Amanat Demokrat juga menegaskan pentingnya mengembangkan sektor ekonomi lokal seperti UMKM, pariwisata, pertanian, industri kreatif, serta pengelolaan aset daerah.
