Tarif Parkir Cuma Seribu, Tapi Target Pemkab Banyumas Rp5 Miliar, Ini Protes Pengelola Parkir

Viva, Banyumas - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran sebesar Rp5 miliar yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Banyumas menuai reaksi keras dari para pengelola parkir. Bukan menolak, namun mereka menilai kebijakan tersebut tidak realistis jika tarif parkir masih tetap menggunakan karcis lama dengan nilai yang terlalu rendah.

Dalam audiensi antara para ketua zona parkir dan Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, Selasa (15/7/2025), sejumlah pengelola menyampaikan keluhannya secara terbuka di Pendopo Si Panji. Salah satu yang paling vokal adalah Wahyu Susanto, Ketua Paguyuban Pengelola Parkir Banyumas.

Wahyu Susanto dalam audiensi terbuk di Pendopo Si Panji Banyumas mengungkapkan Pengelola Parkir sepakat dengan Pak Bupati, target Rp5 miliar itu sah-sah saja. Tapi karcis harus ditinjau ulang.

Sekarang ini, motor cuma Rp1.000 dan mobil Rp2.000. Kalau target tinggi tapi tarif rendah, ya berat buat pengelola parkir.

Ia juga mengungkapkan adanya potensi kebocoran pendapatan yang tidak sedikit, khususnya di zona-zona rawan pungutan liar. Menurutnya, banyak oknum dari ormas, lingkungan sekitar, hingga praktik gadai titik parkir yang merugikan pengelola resmi. Lebih lanjut Wahyu menambahkan Di zona area nya saja potensi kebocorannya sekitar Rp5 juta per bulan.

Dan itu bukan dari pengelola parkir resmi. Selain itu karena hal ini pengelola resmi malah dirugikan Rina Rianti, perwakilan dari Zona 13B, menyuarakan hal senada. Ia mendesak agar Satuan Tugas Parkir (Satgas Parkir) benar-benar bekerja maksimal dalam menertibkan parkir liar yang merajalela di banyak titik strategis.

Rina Rianti dalam audiensi juga mengatakan mendukung target PAD, tapi harus adil. Satgas jangan diam. Pengelola Parkir kerja keras, tapi parkir liar dibiarkan merajalela. Itu tidak fair.

Halaman Selanjutnya

Para pengelola parkir menekankan prinsip "ada harga, ada kualitas". Artinya, jika pemerintah menargetkan peningkatan pendapatan, maka harus ada peningkatan pula dalam sistem tarif, pengawasan, dan regulasi.