Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem, Jateng Siap Jalankan Instruksi Prabowo

Prabowo Subianto saat sampaikan pidato kenegaraan
Sumber :
  • pemprov jateng

Viva, Banyumas - Target 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi sorotan utama pasca pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025). Jawa Tengah menyatakan siap menjalankan instruksi Prabowo dengan strategi pembangunan komprehensif yang melibatkan seluruh elemen daerah.

Prabowo: Tak Ada yang Kebal Hukum, Termasuk Jenderal dan Politisi Gerindra di Sidang Tahunan

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menegaskan bahwa semangat dari pidato Presiden tersebut menjadi pemacu untuk mempercepat pembangunan dan menuntaskan persoalan sosial. Target nol persen kemiskinan ekstrem menurutnya memang berat, namun hal ini wajib diperjuangkan karena masyarakat miskin adalah bagian dari bangsa yang memiliki hak yang sama.

Dikutip dari Pemprov Jateng, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, juga menyatakan komitmennya dalam mewujudkan target nol persen kemiskinan ekstrem. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dengan mengusung prinsip “super team”, bukan one man show.

Dari Cinta Segitiga Politik ke Harga Gabah, Puan Apresiasi Langkah Cepat Prabowo

Menurutnya, pengentasan kemiskinan harus dikeroyok bersama oleh pemerintah, DPRD, ASN, pengusaha, dan masyarakat. Program konkret pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah sudah berjalan.

Salah satunya adalah graduasi miskin ekstrem, seperti yang dilakukan di Kabupaten Brebes, di mana masyarakat dinyatakan sudah naik kelas dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Selain itu, Pemprov Jateng juga fokus meningkatkan kualitas SDM melalui sekolah vokasi dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mencetak tenaga kerja siap pakai.

Prabowo Sedih, Beberapa Menteri Kabinet Merah Putih Belum Dapat Mobil Dinas Meski Sudah 6 Bulan Bekerja

Instruksi Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai penopang kesejahteraan. Jawa Tengah berkomitmen menyelesaikan infrastruktur pada 2025, sehingga pada 2026 bisa memacu swasembada pangan yang berdampak langsung pada stabilitas harga bahan pokok dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Program Gerakan Pangan Murah (GPM) serta operasi pasar yang melibatkan BUMD dan Bulog terus digencarkan untuk menjaga harga tetap stabil.

Halaman Selanjutnya
img_title