Cilacap Tancap Gas! 65 Proyek Rp93 Miliar Dilelang, Siapa Pemenangnya?

Viva, Banyumas - Pemerintah Kabupaten Cilacap terus mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah melalui lelang dini pengadaan barang dan jasa. Langkah ini selaras dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP), yang mendorong proses pengadaan dilakukan sejak akhir tahun sebelumnya.

Untuk tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) telah melelang 65 proyek strategis dengan total anggaran mencapai Rp93 miliar.

Tender tersebut didorong untuk segera dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur fisik.

Kepala Bagian PBJ Setda Cilacap, Hasanuddin, menjelaskan bahwa proses tender tahap kedua telah selesai dan Surat Keputusan (SK) penetapan pemenang telah diterbitkan. Bahkan, Surat Perintah Kerja (SPK) sudah diserahkan langsung oleh Bupati Cilacap kepada penyedia jasa yang berhasil memenangkan tender.

Hasanuddin yang dilansir dari laman Instagram @cilacap_info.id mengatakan Bupati menegaskan bahwa semua proyek harus dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Tujuannya agar hasil pembangunan benar-benar berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Sebelumnya, pada tahap pertama, telah dilelangkan 6 paket kegiatan dengan nilai total Rp10,3 miliar.

Dari jumlah tersebut, lima kegiatan berhasil menemukan pemenangnya dan empat di antaranya sudah rampung 100 persen. Sementara itu, satu proyek pembangunan jembatan kini memasuki tahap penyelesaian akhir.

Satu kegiatan lainnya gagal dilanjutkan karena tidak ada pemenang yang memenuhi persyaratan. Pemerintah Cilacap menggunakan tiga metode utama pengadaan: tender terbuka, pengadaan langsung, dan e-purchasing.

Semua metode disesuaikan dengan kesiapan serta kebutuhan masing-masing OPD. Langkah cepat ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dan transparansi tata kelola pembangunan daerah.

Masyarakat diharapkan ikut memantau pelaksanaan proyek agar semua pembangunan berjalan sesuai rencana dan anggaran yang tersedia benar-benar tepat sasaran.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, penyedia jasa, dan pengawasan publik, percepatan pembangunan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan di Kabupaten Cilacap