Pemprov Jateng Kaji Kembalinya Sekolah 6 Hari untuk SMA dan SMK Usai Kebijakan 5 Hari Sekolah Dinilai Kurang Efektif

Pemprov Jateng kaji sekolah 6 hari
Sumber :
  • Pemprov Jateng

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyampaikan kajian kebijakan sekolah 6 hari dalam acara Gebyar Hari Santri JPPPM Pusat 2025 di Boyolali

Jalan Provinsi Wiradesa-Kajen Senilai Rp33,3 M Diawasi Pemprov Jateng, Progres Memasuki 45 persen

Viva, Banyumas - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah melakukan kajian mendalam terkait wacana pengembalian kebijakan sekolah enam hari dalam sepekan. Rencana ini diutamakan bagi jenjang SMA dan SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Kajian tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, atau yang akrab disapa Gus Yasin, dalam acara Gebyar Hari Santri Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Muballighoh (JPPPM) Pusat 2025 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Kamis (2/10/2025).

Ancaman Satwa Liar di Merbabu Merapi, Petani Minta Solusi dari Pemprov Jateng

Menurutnya, kebijakan lima hari sekolah sebenarnya ditujukan untuk memberikan waktu luang kepada anak-anak agar dapat berkumpul bersama keluarga. Namun, kenyataannya banyak orang tua di Jawa Tengah yang bekerja hingga enam bahkan tujuh hari dalam seminggu.

“Dengan kebijakan lima hari sekolah, anak memiliki dua hari libur. Tetapi ada satu hari yang tanpa pengawasan orang tua karena mereka masih bekerja,” ujar Gus Yasin dalam acara di Asrama Haji Donohudan Boyolali pada 2 Oktober 2025.

GIIAS Semarang 2025: Tiket Murah, Shuttle Gratis, hingga Insentif Pajak, Apa Lagi yang Ditawarkan?

Ia menambahkan, pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan dirinya memiliki komitmen terhadap kesejahteraan serta perlindungan anak. Dengan mengembalikan sistem enam hari sekolah, diharapkan anak-anak tetap berada dalam lingkungan terkontrol dan terhindar dari pengaruh negatif.

Meski begitu, Gus Yasin menegaskan bahwa keputusan ini masih dalam tahap kajian. Pemerintah melibatkan pakar pendidikan, akademisi dari perguruan tinggi, serta masukan dari masyarakat dan dewan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.

Halaman Selanjutnya
img_title