Pedagang Bensin Eceran Rembang Resah dengan Ancaman Sanksi Penjara dan Denda Besar

Namun, adanya larangan ini membuat pedagang takut berjualan, bahkan takut melakukan pengadaan bensin atau kulakan.

Arif juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 55 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa pelanggaran terhadap aturan penjualan bensin eceran dapat berujung pada pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp60 miliar.

Ketentuan ini membuat pedagang semakin waswas menjalankan usaha mereka. Dalam audiensi tersebut, KBO Satreskrim Polres Rembang, Iptu Widodo Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa pihak kepolisian wajib menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku, namun dengan pendekatan yang humanis.

Ia menegaskan, “Aturan tidak bisa berlaku surut, jika sudah disahkan maka harus ditaati. Pelanggaran akan diproses, tetapi tetap dengan cara yang manusiawi.”

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Rembang, Nasirudin, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti aspirasi para pedagang.

DPRD akan mengajukan rekomendasi ke pemerintah pusat untuk menerbitkan regulasi yang mengatur penjualan bensin eceran secara jelas.

“Kami akan membantu sampai ke tingkat pusat agar ada payung hukum, meskipun prosesnya tidak cepat, kami tetap berupaya,” kata Nasirudin.

Halaman Selanjutnya

Hingga saat ini, pedagang bensin eceran di Rembang menanti solusi hukum yang jelas agar mereka tetap bisa menjalankan usaha dan membantu masyarakat tanpa takut dihukum.