Program MBG Disemprot DPR! Dapur Libur Digaji Rp6 Juta Sehari, Rakyat Susah Malah ‘Dihadiahi’
- Ist
VIVA Banyumas – Program MBG disorot DPR karena kebijakan BGN yang tetap memberi insentif Rp6 juta kepada dapur nonaktif dinilai membebani anggaran negara.
DPR RI menyoroti kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang tetap menyalurkan insentif kepada ribuan dapur meski tidak beroperasi.
Kebijakan dalam Program MBG ini dinilai janggal dan bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengkritik keras langkah tersebut. Ia menilai keputusan itu tidak hanya keliru, tetapi sudah melampaui batas kewajaran.
“Pernyataan Kepala BGN bahwa pihaknya tetap menggelontorkan insentif Rp6 juta per hari kepada SPPG yang ditutup sementara bukan sekadar cacat logika, melainkan sebuah skandal moral dan penghinaan telanjang terhadap nalar publik,” kata Charles Honoris, Kamis (28/4/2026).
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara operasionalnya.
Meski begitu, dapur dalam Program MBG tersebut tetap menerima insentif Rp6 juta per hari. BGN beralasan SPPG masih menjalankan aktivitas tertentu sambil menunggu operasional kembali normal.
Namun, Charles menilai alasan itu tidak masuk akal. Ia melihat kebijakan dalam Program MBG tersebut sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara.
“Di satu sisi, pemerintah terus menggemborkan retorika efisiensi anggaran dan penghematan di segala lini, namun di sisi lain, uang negara justru dihamburkan secara brutal untuk membiayai unit-unit yang sedang tidak beroperasi karena melakukan pelanggaran,” tuturnya.
Ia juga menyoroti dampaknya terhadap rasa keadilan publik. Menurutnya, kebijakan dalam Program MBG ini kontras dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
“Di tengah nasib guru honorer yang masih memprihatinkan dan sulitnya lapangan kerja bagi kaum muda, pemerintah justru begitu dermawan memberikan ‘hadiah’ kepada SPPG bermasalah,” ungkap Charles.
Charles turut mempertanyakan logika pemberian insentif tersebut, terutama jika dikaitkan dengan dugaan kelalaian yang berujung kasus keracunan.
“Bagaimana mungkin pihak yang telah lalai hingga menyebabkan rakyat keracunan, sebuah kegagalan fatal dalam pelayanan publik, justru tetap mendapatkan guyuran Rp6 juta setiap harinya?” lanjutnya.
