Pelaksanaan MBG di Cilacap Dievaluasi BGN, Targetkan Anak, Guru, dan Santri Mendapatkan Manfaat
- Pemkab Cilacap
Cilacap, VIVA Banyumas – BGN mengevaluasi pelaksanaan MBG di Cilacap agar SPPG dapat mendukung MBG, meningkatkan gizi anak dan manfaat program di Cilacap.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, memberikan pengarahan dan evaluasi terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cilacap, Jumat (05/12/2025), bertempat di Hotel Aston Inn Cilacap.
Kegiatan ini dihadiri berbagai pejabat daerah dan mitra program, termasuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Wakil Bupati Ammy Amalia Fatma Surya, serta jajaran Forkopimda dan camat se-Kabupaten Cilacap.
Dalam arahannya, Nanik menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan bahan baku dan kebersihan dapur mitra.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola MBG, Nanik menegaskan bahwa bahan baku harus produk lokal, berasal dari pedagang, petani, atau peternak di sekitar wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, seluruh dapur mitra diwajibkan memiliki Sertifikat Layak Higienis Sanitasi (SLHS) dan Sertifikasi Halal.
“MBG tujuannya bukan sekadar memperbaiki gizi anak, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat setempat sehingga menghidupkan ekonomi lokal,” jelas Nanik.
Bupati Cilacap, Mas Syamsul, menyatakan kesiapannya mendukung arahan BGN.
Dari total 163 SPPG di Kabupaten Cilacap, baru 127 terisi dan 95 beroperasional, sehingga masih dibutuhkan tambahan 89 SPPG.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan mempermudah proses perizinan bagi mitra dan yayasan yang bersedia disiplin mengurus dokumen sesuai persyaratan.
“Mengacu pada Perpres Nomor 115 tersebut, seluruh dapur juga diwajibkan memasang CCTV yang bisa diakses BGN dan AC khususnya pada ruang packing untuk menjaga suhu makanan agar tidak mudah basi, serta memisahkan tempat pencucian ompreng dengan tempat pencucian bahan makanan,” pesan Mas Syamsul.
Wakil Bupati Ammy menambahkan bahwa seluruh dapur SPPG harus terus menjaga dan meningkatkan kualitas makanan.
Jika terjadi ketimpangan jumlah porsi MBG antar dapur, akan dilakukan pemerataan, dengan prioritas sekolah yang terdekat dengan SPPG.
Selain itu, BGN berencana memperluas target penerima MBG, termasuk guru/tenaga pendidik, anak putus sekolah, anak jalanan, dan santri di pondok pesantren yang tidak terdaftar, untuk memastikan manfaat program dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.
