32 Mata Air Terancam, Warga Gombong Minta Karst Dilindungi Lagi
- Pemkab Kebumen
Ia meminta PERPAG turut aktif mengawasi praktik pertambangan ilegal yang masih terjadi di kawasan tersebut. Sejarah perjuangan PERPAG sendiri sudah panjang. Nanang mengingatkan bahwa pada 2019, izin usaha pertambangan (IUP) PT Semen Gombong telah dinyatakan kedaluwarsa.
Namun, keputusan Kementerian ESDM yang memperbolehkan aktivitas tambang di kawasan itu masih berlaku. Kondisi ini diperparah oleh keberadaan Undang-Undang Omnibus Law yang menyederhanakan proses AMDAL, sehingga membuka celah eksploitasi lebih luas. “Ancaman terhadap karst ini nyata.
Kalau statusnya tidak segera dikembalikan, masyarakat akan menanggung risiko kerusakan lingkungan jangka panjang,” tegas Nanang.
PERPAG berharap, dengan adanya audiensi ini, pemerintah pusat segera menindaklanjuti usulan daerah. Keberlangsungan hidup masyarakat Kebumen sangat bergantung pada kelestarian Karst Gombong sebagai lumbung air alami.
