Setelah Rekening Dormant, PPATK Siap Tindak E Wallet Berbau Transaksi Haram

Viva, Banyumas - Setelah menuntaskan pemblokiran rekening dormant atau rekening nganggur, kini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengalihkan perhatian pada dompet digital (e-wallet) yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online maupun tindak pidana lainnya.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan pemblokiran e-wallet secara massal. Pemblokiran hanya akan dilakukan pada kasus tertentu yang terbukti terkait dengan aliran dana ilegal.

“Tidak ada rencana pemblokiran massal e-wallet. Jika ada kasus di mana uang haram mengalir ke e-wallet, pasti akan kami proses,” ujar Ivan dalam keterangan pers dikutip dari laman tvonenews.

Menurutnya, kebijakan ini bertujuan melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat aktivitas ilegal, khususnya judi online yang semakin marak memanfaatkan layanan dompet digital untuk memproses transaksi.

PPATK akan bekerja sama dengan penyedia layanan e-wallet untuk memblokir akun-akun yang terlibat setelah melalui proses investigasi. Ivan mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir terhadap kebijakan ini.

E-wallet yang digunakan secara legal dan sesuai aturan tidak akan terdampak. Pemblokiran hanya berlaku untuk akun yang terbukti digunakan sebagai sarana pencucian uang atau aktivitas ilegal lainnya.

Sebelumnya, PPATK telah melakukan pencabutan penghentian sementara transaksi atau “cabut Hensem” terhadap 122 juta rekening dormant. Rekening dormant adalah rekening yang tidak aktif selama kurun waktu 5 hingga 35 tahun.

Ivan menjelaskan bahwa sejak Mei 2025, PPATK memberikan arahan resmi kepada perbankan untuk mengaktifkan kembali rekening dormant sesuai prosedur. Hingga saat ini, lebih dari 100 juta rekening atau 90 persen dari total rekening dormant telah kembali aktif.

Mayoritas rekening dormant yang dibuka kembali berasal dari individu atau perusahaan yang tidak melakukan transaksi dalam waktu lama. Aktivasi dilakukan sepenuhnya oleh pihak bank sesuai mekanisme internal masing-masing.

Dengan beralih fokus pada e-wallet, PPATK berharap dapat mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana keuangan.

Dompet digital yang fleksibel dan cepat dalam memproses transaksi sering dimanfaatkan oleh jaringan judi online maupun pencucian uang. Kebijakan tegas ini diharapkan dapat menekan angka kejahatan finansial di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan secara legal dan bertanggung jawab.

PPATK menegaskan, setiap transaksi mencurigakan akan dianalisis dengan cermat sebelum diputuskan untuk diblokir.

Masyarakat diimbau segera melapor jika menemukan indikasi penyalahgunaan e-wallet melalui saluran resmi PPATK atau kepolisian. Dengan langkah ini, PPATK ingin memastikan bahwa sistem keuangan digital di Indonesia tetap aman, transparan, dan bebas dari praktik ilegal