Ibu Meninggal karena Rekening Diblokir PPATK, Warga Padang Protes Keras

Viva, Banyumas - Kisah memilukan datang dari Padang, Sumatera Barat. Seorang warga bernama Ahmad Lubis (37) mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) setelah sang ibu meninggal dunia akibat tak mendapatkan penanganan medis tepat waktu.

Penyebabnya, rekening yang berisi dana untuk pengobatan diblokir secara sepihak. Ahmad menceritakan dilansir dari pembasmi.kehaluan.reall, bahwa rekening yang diblokir adalah milik anaknya, yang selama ini digunakan sebagai tabungan hasil hadiah lomba dan prestasi akademik. Dana tersebut memang disimpan untuk keperluan mendesak, termasuk biaya kesehatan keluarga.

Namun, ketika mencoba menarik uang di ATM tiga minggu lalu, transaksi gagal meskipun saldo masih terlihat. Merasa curiga, Ahmad mendatangi bank pada 11 Juli 2025 untuk memastikan. Di sana ia mendapatkan jawaban mengejutkan: rekening itu diblokir karena dianggap “dormant” atau tidak aktif selama tiga bulan.

Padahal, rekening tersebut memang sengaja tidak digunakan untuk transaksi harian karena diperuntukkan sebagai tabungan jangka panjang. Kondisi menjadi semakin genting saat ibunya sakit parah dan membutuhkan biaya pengobatan segera.

Sayangnya, proses pembukaan blokir rekening memerlukan waktu lama dan tidak bisa selesai dalam hitungan jam. Akibatnya, pengobatan terhambat dan nyawa sang ibu tidak tertolong. Ahmad mengkritik keras kebijakan PPATK yang dinilainya merugikan masyarakat kecil.

Menurutnya, pemblokiran rekening tanpa pemberitahuan dan alasan jelas tidak tepat sasaran. Meskipun tujuan kebijakan ini adalah untuk mencegah kejahatan keuangan seperti judi online dan pencucian uang, Ahmad menegaskan bahwa mekanisme yang diterapkan saat ini berpotensi mengorbankan orang yang tidak bersalah.

Kasus ini bukan yang pertama. Di media sosial resmi PPATK, banyak keluhan serupa dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemblokiran rekening secara mendadak.

Halaman Selanjutnya

Beberapa di antaranya bahkan mengalami kerugian besar karena tidak dapat mengakses dana untuk keperluan mendesak. Peristiwa ini memicu diskusi publik mengenai perlunya prosedur yang lebih manusiawi dalam kebijakan pemblokiran rekening.