Bongkar Skandal! Wali Kota Ito Akui Ijazah Palsu dari Universitas Toyo

Ilustrasi Wali Kota Ito akui ijazah palsu, mundur dari jabatannya
Sumber :
  • Pexel @hankm

Viva, Banyumas - Skandal mengejutkan mengguncang dunia politik Jepang. Maki Takubo (55), Wali Kota Ito, Prefektur Shizuoka, secara terbuka mengakui bahwa ijazah kelulusannya dari Universitas Toyo adalah palsu. Pernyataan itu disampaikan langsung dalam konferensi pers yang digelar baru-baru ini.

Skandal Korupsi Minyak Pertamina Rugikan Negara Rp285 Triliun: Siapa 18 Tersangka Terlibat?

Wali Kota Takubo menyebut bahwa dirinya sebenarnya telah dikeluarkan (drop out) dari Universitas Toyo dan tidak pernah lulus seperti yang selama ini diklaimnya di hadapan publik. Fakta mengejutkan ini menjadi pukulan telak bagi masyarakat Ito yang selama ini mempercayai rekam jejak akademik Takubo.

“Saya telah berbohong mengenai latar belakang pendidikan saya. Saya tidak menyelesaikan kuliah saya di Universitas Toyo,” ujar Takubo dengan nada penuh penyesalan yang dikutip dari Reuters.

Siapa Letjen Boonsin Padklang? Jenderal Kalem yang Bikin PM Thailand Tersandung Skandal

Ia juga menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada warga Ito dan seluruh pihak yang merasa dikhianati. Lebih jauh, Takubo menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai wali kota.

Ia menegaskan bahwa pengunduran diri itu akan dilakukan dalam waktu 10 hingga 14 hari, setelah dirinya menyerahkan semua bukti, termasuk dokumen ijazah dan buku tahunan palsu, kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan penyelidikan resmi.

Skandal Diam Diam Mantan Timses Ridwan Kamil: Proyek Energi Jadi Ladang Korupsi Rp 86 Miliar

Pemerintah Prefektur Shizuoka dan pihak Universitas Toyo pun ikut terseret dalam pusaran perhatian media. Otoritas perguruan tinggi tersebut membenarkan bahwa nama Takubo tidak tercatat sebagai lulusan, dan ia telah dikeluarkan sejak beberapa dekade lalu karena alasan akademik.

Kejaksaan kini membuka ruang penyelidikan untuk menelusuri kemungkinan pelanggaran hukum, seperti pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan politik.

Halaman Selanjutnya
img_title