Topik Khusus Akhir Pekan: Liga Korupsi Indonesia, Prabowo Bisa Apa?
Tidak hanya melibatkan transaksi fiktif senilai Rp29 triliun, tetapi juga eksploitasi tambang ilegal yang menyebabkan kerugian lingkungan hingga Rp271 triliun.
Dua kasus ini memperlihatkan pola yang sama, korupsi bukan dilakukan oleh individu semata, melainkan oleh jaringan besar yang melibatkan banyak pihak, dari petinggi perusahaan hingga regulator.
Sebelum menjadi presiden, Prabowo dikenal sebagai sosok yang vokal dalam isu pemberantasan korupsi.
Cuitannya di media sosial X tahun 2011 yang menyatakan dukungannya terhadap hukuman mati bagi koruptor menunjukkan betapa tegasnya ia dulu.
"Saya tidak bangga Indonesia dicap sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Saya mendukung hukuman mati bagi koruptor,"
Namun, kini wacana yang muncul justru berbeda. Pemerintahannya mulai mempertimbangkan pendekatan "kompromi", di mana koruptor bisa mendapatkan grasi jika bersedia mengembalikan uang hasil korupsinya.
Secara logika, ini terdengar seperti win-win solution: negara bisa mendapatkan kembali sebagian kerugian tanpa harus menghabiskan waktu panjang dalam proses hukum.
