Tunjangan Rumah DPRD Banyumas Capai Rp 42 Juta per Bulan Dibedah Kejari, Publik Tunggu Hasil Kajian

DPRD menegaskan siap menerima apabila besaran tunjangan mereka perlu disesuaikan. Langkah ini disebut sebagai wujud komitmen dewan dalam merespons aspirasi masyarakat.

Meski begitu, DPRD juga menekankan bahwa tunjangan diberikan sebagai kompensasi karena pemerintah daerah belum mampu menyediakan fasilitas rumah dinas dan kendaraan dinas bagi seluruh anggota dewan.

Polemik tunjangan ini menambah daftar panjang isu transparansi anggaran di tingkat daerah. Bagi masyarakat, angka puluhan juta rupiah per bulan dinilai tidak sebanding dengan kondisi sosial-ekonomi di Banyumas.

Dengan keterlibatan Kejari Purwokerto dan rencana evaluasi dari Pemkab Banyumas, publik berharap akan lahir keputusan yang lebih adil, proporsional, dan sesuai aturan hukum. Transparansi menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap DPRD tidak semakin menurun.

Ke depan, hasil kajian hukum ini akan menjadi titik penting dalam menentukan arah kebijakan tunjangan DPRD Banyumas, sekaligus menjadi barometer tata kelola anggaran daerah yang lebih akuntabel.