Dulu Pecat Prabowo, Kini Angkat! Kisah Djamari dan Agum yang Diganjar Prabowo dengan Jabatan Menteri dan Penghargaan

Dua mantan jenderal pemecat Prabowo, Djamari & Agum, kini justru diganjar jabatan Menkopolkam dan Bintang Republik Indonesia, simbol rekonsiliasi politik nasional 

Viva, Banyumas - Sejarah politik Indonesia kembali menghadirkan ironi menarik. Dua mantan jenderal yang pernah terlibat langsung dalam pemecatan Prabowo Subianto dari jabatan Pangkostrad pada tahun 1998, kini justru menerima jabatan dan penghargaan kehormatan dari orang yang pernah mereka pecat.

Dikutip dari tvonenews, Kedua tokoh tersebut adalah Letjen (Purn) TNI Djamari Chaniago dan Jenderal (Purn) TNI Agum Gumelar. Keduanya merupakan anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk oleh Panglima TNI saat itu, Jenderal (Purn) Wiranto.

DKP berperan penting dalam menyelidiki kasus penculikan aktivis pro demokrasi yang menyeret nama Prabowo, serta berujung pada pemecatannya secara hormat dari TNI. Putusan DKP pada Agustus 1998 menyatakan Prabowo melakukan sejumlah pelanggaran, mulai dari operasi penculikan aktivis, melampaui kewenangan, hingga ketidakpatuhan terhadap disiplin militer.

Sejak saat itu, perjalanan karier Prabowo di militer berakhir, meski ia kemudian meniti jalan panjang di dunia politik hingga akhirnya dipercaya rakyat sebagai Presiden RI. Menariknya, hubungan sejarah yang sempat tegang itu kini berbalik.

Presiden Prabowo justru menunjuk Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) dalam reshuffle kabinet terbaru, menggantikan Budi Gunawan. Dalam pelantikan di Istana Negara pada 17 September 2025, Djamari bahkan menerima pangkat Jenderal Kehormatan.

Hal ini ini menunjukkan adanya rekonsiliasi politik yang kuat, sekaligus tekad bersama menjaga stabilitas nasional. Sementara itu, Jenderal (Purn) Agum Gumelar, meski tidak duduk di kabinet, juga menerima penghargaan bergengsi.

Pada 25 Agustus 2025, ia dianugerahi Bintang Republik Indonesia, salah satu tanda kehormatan tertinggi negara. Penganugerahan tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 73–78/TK Tahun 2025.

Agum dinilai berjasa besar dalam bidang pertahanan dan diplomasi militer, terutama melalui kiprahnya dalam misi perdamaian internasional di Timor Leste dan operasi perdamaian PBB. Dalam sambutannya, Agum menekankan pentingnya nasionalisme, disiplin, dan kualitas SDM sebagai syarat kemajuan bangsa.

Fenomena ini menjadi bukti bagaimana dinamika sejarah dan politik Indonesia bisa berbalik arah. Dari lawan dalam ruang sidang militer, kini menjadi mitra dalam pemerintahan dan simbol rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini tidak hanya memberi pesan politik, tetapi juga menjadi cermin bahwa bangsa Indonesia harus menempatkan kepentingan negara di atas ego dan konflik masa lalu