Viral Kasus Kepsek Dicopot, KPK Kini Cek Harta Rp17 M Wali Kota Prabumulih Usai Viral Anak Bawa Mobil ke Sekolah

Kasus pencopotan kepsek oleh Wali Kota Prabumulih Arlan berbuntut panjang. KPK turun tangan memeriksa LHKPN senilai Rp17 miliar untuk memastikan kebenaran laporan harta

Viva, Banyumas - Kasus pencopotan Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, oleh Wali Kota Prabumulih, Arlan, tengah menjadi sorotan publik. Peristiwa ini bermula ketika sang kepsek menegur anak Arlan yang membawa mobil ke lingkungan sekolah, hingga akhirnya berujung pada pencopotannya.

Kasus tersebut tidak hanya viral di media sosial, tetapi juga menyeret nama Arlan ke ranah lain. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan akan melakukan pengecekan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Arlan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemeriksaan LHKPN bukan hanya soal kepatuhan melapor, melainkan juga tentang kebenaran isi laporan tersebut.

Dikutip dari laman tvonenews, Budi mengatakan Kalau bicara soal kepatuhan LHKPN, tentu tidak hanya patuh soal waktu pelaporan, tapi juga patuh terkait dengan isinya. Apakah yang disampaikan sudah sesuai, benar, dan lengkap atau belum.

Nanti akan dicek dari pelaporan LHKPN yang bersangkutan. Berdasarkan data LHKPN tahun 2024 yang disampaikan pada 13 Agustus 2024, total harta kekayaan Arlan mencapai Rp17.002.737.046 atau sekitar Rp17 miliar.

Dari laporan tersebut, aset terbesar Arlan berasal dari tanah dan bangunan senilai Rp5,8 miliar. Selain itu, ia juga memiliki harta bergerak lain, kendaraan, serta kas dan setara kas dalam jumlah signifikan. Langkah KPK untuk mengecek LHKPN ini dianggap wajar, mengingat tingginya sorotan publik terhadap Arlan pasca kasus pencopotan kepsek.

Halaman Selanjutnya

Publik menilai transparansi dan integritas pejabat negara harus diuji, terutama ketika muncul isu yang berkaitan dengan etika kepemimpinan. Sejumlah warganet juga ramai membicarakan kasus ini. Ada yang menyoroti gaya kepemimpinan Arlan, sementara sebagian lain mendesak agar KPK bekerja cepat agar publik tidak semakin berspekulasi.