Buruh Cilacap Geruduk Bupati, Desak Kejelasan Upah Minimum 2025

Ilustrasi Buruh Cilacap tuntut kejelasan upah 2025
Sumber :
  • Pexel @pixabay

Federasi Serikat Pekerja Cilacap mendesak Bupati memastikan kajian UMSK dan kenaikan UMK 2025 berjalan transparan agar kesejahteraan buruh sejalan dengan biaya hidup

Peringatan Harhubnas Tahun 2025 di Cilacap, Bupati Cilacap: Kesempatan Berharga Mempererat Kolaborasi

Viva, Banyumas - Puluhan anggota Federasi Serikat Pekerja Kabupaten Cilacap kembali mendatangi kantor Bupati pada Rabu (10/9/2025). Kedatangan mereka bertujuan mendesak kejelasan pembahasan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dan usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2025.

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Cilacap, Joko Waluyo, menjelaskan bahwa pihaknya ingin memastikan progres pembentukan tim kajian UMSK yang sebelumnya pernah disampaikan Bupati. Dikutip dari akun Instagram @cilacap_info.id, Joko Walayu mengungkapkan pihaknya perlu tahu sejauh mana tim tersebut bekerja, karena hasilnya akan menentukan nasib ribuan buruh di Cilacap.

Cilacap Kurangi Ketergantungan Dana Pusat, Fokus Perkuat PAD dan Ekonomi Kreatif

Menurut Joko, pihaknya juga menyerahkan hasil kajian internal terkait kebutuhan hidup layak di Cilacap. Data tersebut dihimpun melalui survei harga kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional. Harapannya kajian yang dilakukan dapat menjadi masukan penting bagi tim dalam menetapkan UMSK maupun UMK mendatang.

UMK Kabupaten Cilacap 2025 saat ini tercatat Rp2.640.248, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar Rp3.315.728. Padahal, Cilacap dikenal sebagai daerah industri dengan banyak sektor strategis, mulai dari energi, migas, hingga manufaktur. Melihat potensi sektoral, seharusnya upah buruh Cilacap bisa lebih tinggi.

KAI Ambil Langkah! Akhiri Risiko, Perlintasan Liar di Kubangkangkung Cilacap Ditutup

Joko berharap tim kajian berpihak pada kesejahteraan pekerja. Ia menekankan, kondisi riil pekerja harus menjadi perhatian utama dalam penetapan upah. Kenaikan harga bahan pokok terus menekan daya beli masyarakat, sehingga kebijakan yang lebih adil sangat dibutuhkan.

Federasi juga mengingatkan pentingnya transparansi proses kajian agar seluruh pihak dapat memahami dasar penetapan upah. Mereka meminta pemerintah daerah melibatkan perwakilan buruh secara aktif agar keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan pekerja di lapangan. Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai elemen serikat pekerja di Cilacap.

Halaman Selanjutnya
img_title