Kerusakan Akibat Demo di Banyumas Capai Rp821 Juta, Pemkab Gunakan Anggaran Darurat untuk Pemulihan Cepat

Unjuk rasa di Banyumas berujung kerusakan fasilitas umum dan aset pemda dengan kerugian ditaksir Rp821 juta. Pemkab akan gunakan dana BTT untuk perbaikan tanpa mengganggu layanan publik.

VIVA, Banyumas – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Jawa Tengah, merilis hasil pendataan kerusakan fasilitas umum dan aset pemerintah daerah pasca aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen masyarakat pada Sabtu (30/8). Berdasarkan inventarisasi, total kerugian mencapai sekitar Rp821 juta.

Sekretaris Daerah Banyumas, Agus Nur Hadie, menjelaskan bahwa kerusakan terjadi di beberapa titik penting, mulai dari Kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Banyumas hingga Alun-Alun Purwokerto.

"Kami bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait telah menginventarisasi berbagai kerusakan, baik di Kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Banyumas maupun Alun-Alun Purwokerto," kata Agus di Purwokerto dilansir dari ANTARA pada Selasa (2/9/2025).

Beberapa aset pemerintah daerah dilaporkan mengalami kerusakan cukup serius. Di Kompleks Setda Banyumas, fasilitas yang terdampak antara lain Ruang Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim), Ruang Wartawan, pagar besi, serta Pos Satpol PP.

"Pagar besi itu tidak hanya sekadar dirobohkan oleh massa, sebagian juga ada yang hilang," katanya menjelaskan.

Sementara di Alun-Alun Purwokerto, kerusakan mencakup pot bunga dan tempat duduk umum yang biasa digunakan masyarakat.

Selain perusakan, sejumlah barang inventaris Pemkab Banyumas maupun barang pribadi juga dilaporkan hilang.

"Barang yang hilang di antaranya amplifier di Pos Satpol PP yang biasa digunakan untuk menyampaikan pengumuman, kasur busa di Ruang Wartawan, dan sejumlah barang pribadi di salah satu ruang bekas gedung DPRD (kini digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika) yang biasa digunakan para driver (sopir) untuk istirahat," jelas Agus.

Tidak hanya itu, tiga tukang sol sepatu yang biasa berjualan di sudut Alun-Alun Purwokerto juga mengaku kehilangan kotak peralatan mereka akibat aksi massa.

Hasil pendataan sementara menunjukkan nilai kerugian mencapai sekitar Rp821 juta. Angka ini mencakup biaya perbaikan aset pemerintah, pengecatan ulang tembok yang dicorat-coret, hingga penggantian fasilitas umum yang rusak.

Pemkab Banyumas berencana menggunakan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBD Banyumas 2025 untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

"Rencananya hari ini (2/9), kami berkoordinasi dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) terkait dengan penggunaan alokasi anggaran BTT yang notabene dialokasikan untuk penanganan bencana. Semoga ke depan tidak ada bencana," tambah Agus.

Terkait kemungkinan adanya aksi lanjutan, Pemkab Banyumas mengimbau agar masyarakat tetap menyuarakan aspirasi dengan cara santun tanpa merusak fasilitas umum maupun aset pemerintah.

"Meskipun ada sejumlah kerusakan, kami pastikan pelayanan publik tidak terganggu karena sebagian aktivitas di ruangan yang mengalami kerusakan dipindahkan ke ruang lain," tegas Agus.