Burhanuddin Abdullah Dapat Bintang Mahaputera dari Prabowo, Publik Ingat Kasus Korupsi BI Rp 100 Miliar DIvonis 5 Tahun

Burhanuddin Abdullah terima Bintang Mahaputera dari Presiden Prabowo. Publik menyoroti kembali kasus korupsi Rp100 miliar yang pernah menjerat eks Gubernur BI itu

Viva, Banyumas - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah, menjadi sorotan setelah menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Prabowo Subianto pada Senin (25/8/2025). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan negara atas jasanya menjaga stabilitas moneter dan memperkuat sistem perbankan nasional.

Burhanuddin, yang kini berusia 78 tahun, memang dikenal sebagai ekonom senior dengan rekam jejak panjang di bidang ekonomi. Ia lahir di Garut pada 10 Juli 1947 dan menghabiskan sebagian besar kariernya di Bank Indonesia, mulai dari staf kredit hingga menduduki jabatan strategis di bidang kerja sama internasional.

Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Gubernur BI periode 2003–2008, hingga Gubernur IMF untuk Indonesia. Dilansir dari Tvonenews, Namun, penghargaan yang diterimanya tidak lepas dari polemik. Publik kembali mengingat kasus hukum besar yang pernah menjerat Burhanuddin.

Pada 2008, ia dijatuhi vonis lima tahun penjara dalam perkara korupsi aliran dana Rp100 miliar Bank Indonesia kepada sejumlah mantan pejabat BI dan anggota DPR. Kasus tersebut menjadi salah satu skandal besar di sektor keuangan nasional pada masanya.

Polemik ini menunjukkan adanya perdebatan publik tentang konsistensi negara dalam memberikan penghargaan. Di satu sisi, jasa Burhanuddin dalam menjaga stabilitas moneter tidak bisa dipungkiri.

Namun di sisi lain, rekam jejak kasus korupsi yang pernah menjeratnya membuat sebagian masyarakat mempertanyakan kelayakan pemberian tanda kehormatan tersebut. Penghargaan Bintang Mahaputera sendiri merupakan salah satu tanda jasa tertinggi negara yang biasanya diberikan kepada tokoh yang dinilai berjasa besar terhadap bangsa.

Keputusan penganugerahan berada di tangan Presiden, berdasarkan pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Hal ini penting agar publik memahami bahwa penghargaan tidak semata-mata melupakan catatan masa lalu, melainkan juga menimbang kontribusi nyata sepanjang karier seseorang.

Meski menimbulkan perdebatan, penghargaan tersebut sekaligus menegaskan posisi Burhanuddin Abdullah sebagai salah satu ekonom senior dengan pengaruh besar dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Namun, perdebatan di ruang publik diperkirakan masih akan berlanjut, terutama terkait rekonsiliasi antara jasa besar dan catatan kelam seorang tokoh