Mengintip Isi Rumah Dinas DPR yang Dinyatakan Tak Layak Huni Diganti Uang Tunjangan Rp 50 Juta Per Bulan
- Tiktok @geraldvincentt
Viva, Banyumas - Pemerintah dan Sekretariat Jenderal DPR RI resmi memutuskan untuk menghapus fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR periode 2024–2029. Sebagai gantinya, setiap anggota DPR kini mendapatkan tunjangan perumahan bulanan senilai harga sewa rumah di kawasan strategis Jakarta, seperti Senayan, Kebayoran, dan Semanggi.
Alasan dihapusnya fasilitas rumah dinas ini adalah karena kondisinya dianggap sudah tidak layak huni. Namun, seperti apa sebenarnya isi rumah dinas DPR yang selama ini menjadi tempat tinggal para wakil rakyat?
Menyusuri Rumah Dinas DPR di Kalibata
Dikutip dari tvonenews, saat mengunjungi salah satu rumah dinas DPR di Kompleks Kalibata. Dari luar, rumah bercat merah dan krem itu terlihat megah dengan dua lantai, garasi, dan teras luas. Saat masuk ke dalam, ruang tamu berisi sofa panjang, sofa kecil, serta meja bundar sederhana. Di ruang tengah, terdapat dua sofa panjang, meja bundar, speaker, mikrofon, hingga meja makan berbentuk persegi panjang.
Di bagian belakang, tersedia dapur lengkap dengan kulkas dua pintu, kompor gas dua tungku, dan kitchen set besar. Lantai satu juga memiliki dua kamar tidur, ruang kerja, serta kamar mandi yang dilengkapi shower dan toilet duduk.
Kamar di Lantai Dua
Naik ke lantai dua, terdapat empat kamar tidur, termasuk kamar pembantu. Meski disebut tak layak huni, hampir semua kamar sudah dilengkapi spring bed, lemari besar, meja, dan kursi. Kamar mandi lantai dua hanya ada satu, dengan shower dan toilet duduk. Selain itu, terdapat area khusus untuk mencuci dan menjemur pakaian.
Total ada delapan unit AC yang terpasang di rumah tersebut. Meski secara fisik masih terlihat bagus tanpa kerusakan berarti pada dinding maupun keramik, tim menemukan beberapa masalah. Salah satunya bau tikus dan udara pengap di kamar utama lantai satu.
Alasan Penghapusan Rumah Dinas
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa rumah dinas dianggap tidak ekonomis lagi. Usia bangunan yang sudah tua membuat biaya pemeliharaan membengkak. Bahkan, beberapa anggota DPR sebelumnya harus mengeluarkan dana pribadi untuk perawatan.
“Secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau dipertahankan, banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan agar layak dihuni,” jelas Indra.
Tunjangan Perumahan Jadi Solusi
Dengan penghapusan fasilitas rumah dinas, anggota DPR kini lebih leluasa memilih tempat tinggal sesuai kebutuhan, menggunakan tunjangan perumahan yang diberikan. Skema tunjangan Rp 50 juta per bulan ini dinilai lebih efisien ketimbang mempertahankan rumah dinas lama yang tidak lagi layak digunakan
