Sosok 10 Tersangka Lain Selain Immanuel Ebenezer dalam Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikat K3 yang Disidik KPK

VIVA, Banyumas – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap praktik dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, atau akrab disapa Noel, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Kasus ini menjadi sorotan publik lantaran menyeret total 11 orang tersangka yang diduga turut menikmati aliran dana dari praktik pungutan tidak sah.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa selain Immanuel Ebenezer, terdapat 10 orang lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni IBM, GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, MM.

“KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Seluruh tersangka saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih untuk 20 hari pertama, mulai 22 Agustus hingga 10 September 2025.

Immanuel Ebenezer bersama para tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jeratan pasal ini menunjukkan bahwa KPK menilai adanya peran aktif dan keterlibatan bersama dalam praktik dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam keterangan resminya, KPK menduga praktik dugaan pemerasan terkait sertifikasi K3 ini bukanlah kasus yang baru.

Menurut Setyo Budiyanto, praktik tersebut sudah berlangsung selama beberapa tahun.

“Praktik dugaan pemerasan ini sudah terjadi beberapa periode sebelumnya diperkirakan dari tahun 2019 sampai saat ini,” ujar Setyo.

Artinya, kasus yang kini menyeret Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lainnya diperkirakan telah merugikan banyak pihak sejak lama, baik perusahaan maupun tenaga kerja yang membutuhkan sertifikasi K3 sebagai standar keselamatan kerja.