Gerindra Tegur Bupati Pati Sudewo, Rakyat Diminta Maafkan Setelah Kebijakan PBB Dibatalkan

Viva, Banyumas - Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% di Kabupaten Pati akhirnya berakhir dengan pembatalan kebijakan. Bupati Pati, Sudewo, mendapat teguran dari Partai Gerindra atas kebijakan yang dinilai memberatkan rakyat tersebut. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, menyampaikan bahwa teguran ini menjadi bentuk evaluasi partai terhadap kadernya yang menjabat kepala daerah.

Ia mengapresiasi langkah Sudewo yang akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan PBB dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.

“Beliau sudah ditegur partai, lalu membatalkan kebijakan yang keliru, serta meminta maaf secara terbuka. Ini bagian dari introspeksi seorang pemimpin, bahwa memimpin itu harus punya kepekaan terhadap rakyat,” kata Bahtra dilansir dari Viva.

Menurutnya, keputusan untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf bukanlah hal mudah bagi seorang kepala daerah. Namun, langkah itu menunjukkan bahwa Sudewo bersedia belajar, mengevaluasi, dan memperbaiki diri demi kepentingan masyarakat Pati.

Dengan pembatalan kebijakan tersebut, Bahtra berharap situasi di Pati bisa kembali kondusif. Ia juga mengajak masyarakat untuk memaafkan dan memberikan kesempatan kepada Bupati Sudewo menyelesaikan masa jabatannya selama tidak ada pelanggaran hukum.

“Kita semua ingin kepala daerah yang mau mendengar suara rakyat. Ini langkah awal yang baik untuk memulihkan kepercayaan publik,” tambahnya.

Bahtra juga mengingatkan bahwa pesan Presiden RI Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah sangat jelas: kebijakan tidak boleh menyengsarakan rakyat. Menurutnya, peristiwa di Pati menjadi pelajaran penting bahwa setiap kebijakan harus dikaji secara matang dan melibatkan partisipasi publik.

“Kepemimpinan bukan sekadar memerintah, tetapi memastikan kebijakan lahir dari aspirasi rakyat dan tidak memberatkan kehidupan mereka,” pungkas Bahtra.

Langkah Sudewo membatalkan kenaikan PBB dan meminta maaf dinilai sebagai momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Kini publik menunggu konsistensi Bupati Pati dalam menjaga kepekaan sosial, sekaligus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

Dengan situasi yang mulai reda, harapannya energi pemerintah daerah dapat difokuskan pada pembangunan dan pelayanan publik yang lebih berpihak pada rakyat