Anggaran Basarnas 2026 Anjlok Jadi Rp 1 Triliun, DPR Warning Pemerintah soal Risiko Bencana

Viva, Banyumas - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti tajam penurunan drastis pagu anggaran untuk Badan SAR Nasional (Basarnas) pada tahun anggaran 2026. Penurunan ini dinilai mengkhawatirkan mengingat pentingnya peran Basarnas dalam penanganan bencana alam, kecelakaan, dan operasi penyelamatan darurat.

Dalam Rapat Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (14/7/2025), Anggota Banggar DPR RI yang juga anggota Komisi V, Hamka B. Kady, menyampaikan kekhawatiran atas pagu indikatif Basarnas yang hanya mencapai Rp 1,011 triliun untuk 2026. Angka ini jauh menurun dibandingkan pagu awal tahun 2025 sebesar Rp 1,49 triliun.

“Mohon dipertimbangkan dengan baik. Basarnas memegang peran vital dalam penanganan musibah yang seringkali tidak terduga. Pengurangan ini bisa berdampak serius,” ujar Hamka dikutip dari laman Youtube DPR RI.

Lebih lanjut, Hamka mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, dari total pagu Rp 1,49 triliun, sempat terjadi pemblokiran anggaran, sehingga realisasi hanya sekitar Rp 1,2 triliun, sementara Rp 282 miliar belum dicairkan.

Situasi ini sudah menyulitkan operasional di lapangan, apalagi jika di tahun depan anggarannya semakin dipotong. Sorotan ini semakin relevan dengan masih segarnya insiden lambatnya evakuasi turis Brasil, Juliana Marins, yang jatuh saat mendaki di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa waktu lalu.

Peristiwa tersebut menuai kritik publik terhadap kemampuan dan respons cepat dari tim SAR, yang sangat bergantung pada anggaran, peralatan, dan personel yang memadai.

Basarnas sendiri merupakan lembaga yang bertanggung jawab langsung dalam operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) di seluruh wilayah Indonesia, baik di darat, laut, maupun udara.

Halaman Selanjutnya

Dalam menghadapi kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana, kebutuhan akan peralatan modern dan dukungan logistik yang kuat sangat mendesak.