APBD Banjarnegara Disahkan, Dana Publik Lari ke Mana Saja?
Selasa, 8 Juli 2025 - 16:06 WIB
Sumber :
- instagram @kabupatenbanjarnegara
Viva,Banyumas - Dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin, 7 Juli 2025, di Gedung DPRD Banjarnegara, seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Persetujuan ini menandai selesainya proses evaluasi internal DPRD terhadap penggunaan anggaran daerah selama satu tahun penuh.
Baca Juga :
Dituding Langgar Regulasi, Penunjukan Direktur RSUD Soewondo Pati Justru Sudah Disahkan Kemenkumham
Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali, menyampaikan pokok-pokok pertanggungjawaban keuangan daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, arus kas, hingga laporan perubahan ekuitas. Semua elemen ini terangkum dalam satu sistem akuntabilitas yang transparan kepada publik.
“Laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik secara profesional dan akuntabel,” tegas Wakhid dalam pidatonya yang dikutip dari Pemkab Banjarnegara Dalam rapat tersebut, delapan fraksi DPRD, yakni Fraksi Golkar, PKS, Gerindra, PKB, NasDem-Hanura, Demokrat, PDIP-PPP, dan PAN menyampaikan pendapat akhirnya secara bergiliran.
Baca Juga :
Camat Wanareja Angkat Bicara Lari Dari Tanggung Jawab Perihal Mobil Dinasnya Menabrak Pengemudi di Kebumen
Uniknya, semua fraksi kompak menyatakan setuju atas Raperda ini dan tidak ada satupun fraksi yang menolak. Raperda ini pun akan segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapat evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah.
Lantas, ke mana saja dana publik yang tertuang dalam APBD 2024 Banjarnegara digunakan? Menurut laporan keuangan, dana APBD 2024 dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas, antara lain:
- Pendidikan dan kesehatan masyarakat, termasuk pembangunan fasilitas sekolah dan Puskesmas.
- Infrastruktur jalan dan irigasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah pedesaan.
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelatihan dan pendanaan UMKM.
- Bantuan sosial bagi masyarakat rentan, serta peningkatan layanan publik berbasis digital.
Dengan realisasi anggaran yang dianggap cukup optimal, sebagian besar fraksi memberikan catatan untuk peningkatan efisiensi dan pengawasan agar setiap rupiah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi PKS, misalnya, mendorong adanya audit internal yang lebih rutin, sementara Fraksi Demokrat menekankan pentingnya evaluasi terhadap belanja modal agar sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Hal senada disampaikan Fraksi Gerindra yang mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang adaptif terhadap tantangan ekonomi global.
Dengan disahkannya Raperda ini, Pemkab Banjarnegara berharap APBD 2025 dapat dirancang dengan lebih responsif, berpihak pada masyarakat kecil, dan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik
