Aset Miliaran Siap Diserahkan ke Otorita IKN, Siapa yang Kelola?

Viva, Banyumas - Otorita IKN tengah bersiap untuk terima sejumlah besar aset infrastruktur strategis senilai miliaran rupiah dari Kementerian PUPR. Proses penyerahan tersebut mencakup fasilitas penting seperti jalan utama di kawasan Ibu Kota Nusantara, Tol Balikpapan–IKN, serta berbagai gedung pemerintahan yang akan menjadi tulang punggung aktivitas administrasi negara.

Siapa yang kelola aset sebesar ini tentu menjadi perhatian publik, mengingat perannya sangat krusial dalam mendukung operasional pusat pemerintahan baru. Selain fasilitas jalan dan gedung pemerintahan, Otorita IKN juga akan terima aset berupa rumah ibadah, kantor presiden, istana wakil presiden, dan 47 tower hunian ASN yang nilai investasinya mencapai miliaran rupiah.

Penambahan jumlah hunian masih memungkinkan, mengingat kebutuhan tempat tinggal bagi para aparatur yang akan pindah ke IKN terus bertambah. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan besar: siapa yang kelola infrastruktur berskala besar ini agar tetap efisien dan terawat? Untuk menjawab tantangan tersebut, Otorita IKN menggandeng sejumlah pihak untuk belajar dan meniru sistem pengelolaan kota dari DKI Jakarta, termasuk pengelolaan air, sampah, dan transportasi publik.

Kolaborasi dengan BUMD seperti Jakpro dan Transjakarta menjadi langkah awal agar pengelolaan aset miliaran ini dilakukan secara profesional.

Transparansi pun menjadi penting agar publik tahu siapa yang kelola semua aset yang telah diterima dan bagaimana strategi jangka panjang untuk menjadikan IKN sebagai kota berkelanjutan.

Dikutip dari laman Instagram @nusantarainfoid, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa begitu aset ini resmi diserahkan, Otorita IKN harus mampu membangun sistem pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan.

Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia yang modern dan mandiri.

Basuki juga menegaskan pentingnya kesiapan lembaga pengelola agar aset negara yang bernilai besar ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai langkah konkret, Otorita IKN telah menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kolaborasi ini bertujuan untuk mempelajari dan mengadopsi sistem pengelolaan infrastruktur, pengelolaan air bersih, serta manajemen sampah yang telah diterapkan di Jakarta.

Proses ini juga akan melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Jakpro, Transjakarta, dan Pasar Jaya, serta PT Bina Karya (Persero), BUMN yang selama ini mengawal pengembangan IKN.

Basuki menambahkan, kerja sama ini akan menjadi ajang pelatihan atau “training ground” bagi tim pengelola infrastruktur di IKN, terutama PT Bina Karya yang akan menjadi tulang punggung pengelolaan kota.

Diharapkan, penyerahan aset ini bukan hanya simbol seremonial, tetapi menjadi awal nyata IKN sebagai kota masa depan Indonesia yang dikelola secara mandiri, transparan, dan modern