KPK Seret Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya dalam Kasus Rumah Jabatan
- Dok. fia.ui.ac.id
VIVA, Banyumas – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020.
Selain Indra, KPK juga menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam keterangannya kepada media, menyatakan bahwa Indra Iskandar berperan sebagai pengguna anggaran dalam proyek tersebut.
"Untuk tersangka tujuh orang, yaitu Indra Iskandar selaku PA (pengguna anggaran) dan kawan-kawan," kata Setyo Budiyanto, dilansir dari ANTARA, Jumat (7/3/2025).
Penyelidikan kasus ini telah dimulai sejak 23 Februari 2024. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan bukti, KPK akhirnya meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan.
Keputusan ini telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan KPK, pejabat struktural Kedeputian Penindakan, serta penyidik dan penuntut KPK.
Sejauh ini, KPK belum mengungkapkan secara rinci siapa saja pihak lain yang turut menjadi tersangka serta peran mereka dalam kasus ini.
Namun, penyidik telah menerapkan pasal terkait dengan kerugian keuangan negara akibat dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan tersebut.
Dalam proses penyidikan, Indra Iskandar telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.
Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan adanya vendor yang memperoleh keuntungan tidak sah dalam proyek pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI.
Meski demikian, KPK masih belum memberikan informasi lebih lanjut terkait jumlah vendor yang terlibat serta nilai pasti aliran dana yang disinyalir mengalir kepada pihak-pihak tertentu.
"Kami mendalami kaitan antara jabatan dan tugas saksi selaku Sekjen DPR RI," ungkap pihak KPK.
Dalam proses penyidikan, KPK menemukan indikasi kerugian negara dalam jumlah besar.
Dugaan ini semakin kuat setelah adanya analisis terhadap anggaran serta laporan keuangan terkait proyek tersebut