Dikira Indonesia Serang Myanmar, Ternyata Ini Operasi Diam Diam Kemenlu di Myanmar

Viva, Banyumas - Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta sejumlah prajurit TNI-Polri seolah-olah tengah memimpin operasi penyelamatan 691 warga negara Indonesia (WNI) dari Myanmar.

Banyak warganet yang percaya bahwa Indonesia melakukan “serangan kejutan” terhadap junta militer Myanmar demi menyelamatkan WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, informasi tersebut adalah hoaks. Klarifikasi resmi datang dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.

Melalui juru bicara Kemenlu, Rolliansyah Soemirat, dipastikan tidak ada serangan militer ke Myanmar. Ia menyatakan bahwa tidak pernah ada keterlibatan langsung Presiden, TNI, atau lembaga negara lainnya dalam aksi militer di Myanmar sebagaimana narasi yang beredar.

Faktanya, pemulangan WNI dari wilayah konflik tersebut dilakukan dalam operasi senyap diplomatik yang berlangsung secara tertutup. Proses ini melibatkan koordinasi intensif antara Kemenlu RI, otoritas Myanmar, serta jaringan relawan internasional.

Hingga Maret 2025, sebanyak 699 WNI berhasil dipulangkan ke Indonesia, sebagian besar dari mereka merupakan korban eksploitasi kerja di sektor penipuan daring.

Operasi pemulangan dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian, mengingat wilayah tempat para korban ditahan dikuasai oleh kelompok bersenjata non-negara yang terlibat dalam konflik berkepanjangan dengan pemerintah Myanmar.

Kementerian Luar Negeri mengimbau masyarakat Indonesia untuk lebih kritis terhadap informasi viral, khususnya yang menyangkut isu-isu sensitif seperti diplomasi internasional dan operasi militer. Video yang beredar di TikTok telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menggiring opini publik ke arah yang tidak sesuai kenyataan.

Halaman Selanjutnya

Selain upaya penyelamatan WNI, pemerintah Indonesia juga terus memperkuat kerja sama regional untuk menanggulangi perdagangan orang lintas negara. Salah satunya dengan menggandeng otoritas ASEAN dan lembaga internasional untuk mendeteksi dan mencegah perekrutan ilegal warga Indonesia ke luar negeri.