Jokowi Disebut dalam Kasus Kuota Haji, KPK Fokus pada Eks Menag Yaqut

Viva, Banyumas - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi penentuan kuota haji yang terjadi saat kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di era Joko Widodo (Jokowi). Kasus ini mencuat setelah pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebesar 20 ribu jemaah usai kunjungan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ke Arab Saudi.

Tambahan kuota haji di era Menag Yaqut ini awalnya disambut positif sebagai bentuk diplomasi keberhasilan antara Indonesia dan Arab Saudi. Namun, KPK mulai mencium adanya penyimpangan alokasi kuota, di mana sebagian kuota yang semestinya diperuntukkan bagi jemaah reguler, justru dialihkan kepada jemaah haji khusus.

Dilansir dari laman Viva, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan bahwa penyelidikan kasus kuota haji ini masih berlangsung secara tertutup.

Ia menegaskan bahwa KPK sedang mengumpulkan data dan informasi awal terkait dugaan penyimpangan dalam penentuan, alokasi, serta distribusi kuota tambahan tersebut.

Sementara itu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, menjelaskan bahwa saat ini lembaganya belum dapat memberikan kesimpulan apa pun, karena prosesnya masih berada dalam tahap penyelidikan awal.

Fokus utama penyelidikan saat ini adalah untuk mengurai alur kebijakan dan aktor-aktor yang terlibat, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat di lingkungan Kementerian Agama.

Meskipun nama Jokowi disebut dalam konteks pemberian kuota oleh Kerajaan Arab Saudi, belum ada indikasi pelanggaran hukum yang mengarah padanya. Keikutsertaan namanya lebih pada posisi diplomatik yang menjadi pintu masuk tambahan kuota haji.

Halaman Selanjutnya

Namun, sorotan kini mengarah pada Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, yang diduga terlibat atau mengetahui mekanisme realokasi kuota tersebut.