7.810 Kades Se-Jateng Semangat Ikuti Sekolah Antikorupsi, Gubernur Jateng Ajak Cegah Korupsi di Desa

VIVA, Banyumas – Sebuah langkah besar dalam pemberantasan korupsi di tingkat desa digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diinisiasi langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Sebanyak 7.810 Kepala Desa (Kades) dari berbagai penjuru provinsi hadir dan mengikuti kegiatan Sekolah Antikorupsi bertajuk “Ngopeni Nglakoni Desa Tanpo Korupsi”, yang berlangsung di GOR Indoor Kompleks Stadion Jatidiri, Kota Semarang pada Selasa (29/4/2025).

Semangat dan antusiasme jelas terpancar dari ribuan Kades yang hadir. Mereka menyambut baik program edukatif ini sebagai upaya konkret menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan transparan, khususnya dalam pengelolaan dana desa.

Dalam sambutannya, Gubernur Luthfi menekankan pentingnya memanfaatkan anggaran desa secara bijak dan akuntabel.

“Tanyakan apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang aman, apa yang tidak, apa ana daginge atau balunge, takokno mumpung ada bapak-bapak,” pesan gubernur.

Gubernur Ahmad Luthfi menggarisbawahi bahwa pembangunan Jawa Tengah dimulai dari desa.

Melalui Sekolah Antikorupsi, para Kades diharapkan dapat memahami batasan-batasan hukum dan membangun koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Babinsa dan Babinkamtibmas.

“Barulah APH (aparat penegak hukum) kita dari kepolisian, BPKP, Inspektorat, akan kawal bapak-bapak (kades) agar Rp1,2 triliun di tahun 2025, sampai dengan aman,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini pula, gubernur secara simbolis menyerahkan bantuan keuangan kepada 10 desa, sebagai bagian dari total 29 desa penerima bantuan keuangan.

Masing-masing desa menerima rata-rata Rp200 juta untuk pembangunan infrastruktur desa.

Langkah ini menjadi bagian dari program desa antikorupsi yang terus dikembangkan oleh Pemprov Jateng.

Hadir sebagai pembicara utama, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, memberikan pesan penting kepada seluruh Kades yang hadir. Ia mengingatkan bahwa persoalan korupsi bukan hanya soal aturan, tapi juga kesadaran.

“Saya juga dalam konsep Gatotkaca Mesra, saya berpesan sebagai pimpinan desa betul-betul melayani warganya dengan penuh empati, penuh simpati, ramah dan antusias. Harapannya, acara ini mampu membangkitkan kesadaran bersama untuk antikorupsi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa korupsi di tingkat desa bukan hal yang asing, bahkan beberapa Kades di Jateng pernah terjerat kasus.

Dengan acara ini, diharapkan ada perubahan nyata dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan acara ini, bisa mengurangi tingkat korupsi yang dilakukan kades,” harapnya.

Dalam acara tersebut, turut diluncurkan tagline baru dalam penanganan korupsi oleh Pemerintah Provinsi Jateng, yaitu “Mengawal Kolaboratif Berdampak”. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Gubernur, Sekda Jateng Sumarno, Inspektorat Jateng, BPKP Jateng, dan KPK.

Tidak hanya memberikan materi edukatif, acara ini juga menjadi wadah diskusi langsung antara para Kades dengan aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan keuangan.

Kegiatan ini membuktikan bahwa transparansi dan integritas menjadi fondasi kuat dalam membangun desa yang maju dan bebas dari korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi di Jawa Tengah telah menunjukkan hasil. Saat ini, Jateng memiliki 30 desa antikorupsi, dan telah mengajukan 297 desa antikorupsi lainnya.

Ini menjadi bukti bahwa peran Kades sangat vital dalam menjaga dana publik agar tersalurkan tepat sasaran.

“Artinya, ini upaya pencegahan agar pembangunan yang leading sector-nya di desa, betul-betul tepat sasaran, sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera karena membangun provinsi itu besar. Provinsi Jateng itu besar. Dari mana kita bangun? Ya dari desa itu sendiri,” tegas Gubernur