Aturan Baru Komdigi: Transaksi HP Bekas Harus Ada Balik Nama Pemilik Untuk Cegah Penyalahgunaan

Dengan adanya pencatatan kepemilikan resmi, perangkat yang hilang, dicuri, atau digunakan untuk tindak kriminal lebih mudah dilacak.

Selain itu, aturan ini juga diyakini akan memberikan perlindungan lebih baik kepada konsumen.

Pasalnya, pembeli HP second bisa merasa lebih aman karena memiliki bukti kepemilikan sah setelah proses balik nama.

Di sisi lain, penjual juga terlindungi dari risiko penyalahgunaan identitas apabila ponsel yang dijual digunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum.

Meski demikian, rencana aturan ini masih dalam tahap pembahasan dan sosialisasi. Komdigi berencana untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari operator seluler, pelaku industri ponsel, hingga asosiasi konsumen, sebelum kebijakan resmi diterapkan.

Adis menegaskan bahwa kebijakan balik nama HP bekas ini tidak dimaksudkan untuk membebani masyarakat.

Sebaliknya, aturan ini diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, transparan, dan akuntabel.

Halaman Selanjutnya

Jika rencana ini terealisasi, maka jual beli HP bekas di Indonesia akan memiliki mekanisme yang lebih tertib dan terstruktur, sekaligus menjadi upaya nyata pemerintah dalam menjaga keamanan digital warganya.