Usul Tabung Elpiji 3 Kg Pakai Barcode, Primus Yustisio Tantang Menkeu Purbaya Yudhi Benahi Subsidi
- instagram @menkeuri
Primus usulkan barcode untuk tabung elpiji 3 kg agar subsidi lebih tepat sasaran. Menkeu Purbaya berjanji memperbaiki sistem penyaluran subsidi yang selama ini dinilai lamban
Viva, Banyumas - Isu subsidi kembali menjadi sorotan dalam rapat Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (30/9/2025).
Anggota Komisi XI dari Fraksi PAN, Primus Yustisio, menilai sistem subsidi saat ini masih jauh dari kata tepat sasaran, terutama terkait distribusi barang kebutuhan pokok.
Primus menyoroti jurang ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin yang semakin melebar. Menurutnya, subsidi menjadi kewajiban negara untuk memastikan keadilan sosial. Namun, ia menegaskan tantangan terbesar Indonesia adalah faktor geografis sebagai negara kepulauan, sehingga distribusi subsidi tidak selalu berjalan mulus.
“Sejak COVID, negara ini termasuk yang paling banyak memberikan subsidi. Tapi masalahnya, bagaimana caranya subsidi itu bisa benar-benar tepat sasaran?” ujar Primus dikutip dari laman Youtube DPR RI.
Ia kemudian mencontohkan subsidi elpiji 3 kg atau yang dikenal sebagai “tabung melon”. Menurutnya, distribusi elpiji seringkali tidak terkontrol dengan baik sehingga rawan disalahgunakan.
“Nah, bagaimana caranya tabung melon yang 3 kilo itu pakai barcode kepada siapa? Kalau saya beli pakai barcode kayak begitu tidak bisa. Ini penting. Salah satu contoh nyata bahwa sistem kita belum canggih,” tambahnya.
Menanggapi kritik tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah konkret untuk memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi.
Ia mengakui, selama ini terdapat kendala administratif yang membuat pembayaran subsidi seringkali terlambat.
“Ke depan, saya akan percepat, jangan sampai ada keterlambatan lagi. Kalau bisa sebulan langsung bayar. Karena uang saya juga nganggur di BI. Kalau masuk sistem lebih cepat, seharusnya bisa lebih efisien,” tegas Purbaya.
Purbaya juga menyebut perlunya inovasi dalam digitalisasi data penerima subsidi. Menurutnya, transparansi dan ketepatan data penerima akan sangat menentukan keberhasilan program pemerintah dalam membantu kelompok miskin tanpa menimbulkan kebocoran anggaran.
Polemik subsidi ini menjadi penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Para pengamat menilai, ide penggunaan barcode seperti yang disampaikan Primus dapat menjadi terobosan, asalkan didukung dengan infrastruktur teknologi dan database penerima yang akurat.
Dengan berbagai masukan dari DPR dan langkah perbaikan dari Kementerian Keuangan, publik berharap sistem subsidi di Indonesia dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan tidak lagi menimbulkan polemik di kemudian hari.
