Demi Selamatkan Cash Flow BUMN, Menkeu Purbaya Ancam Copot Dirjen Anggaran Jika Dana Molor

Menkeu Purbaya ingin arus kas BUMN lebih sehat dengan percepatan pembayaran kompensasi. Jika gagal, ia tak segan mengganti Dirjen Anggaran Kemenkeu.

VIVA, Banyumas – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembayaran kompensasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penugasan, terutama di sektor energi dan non-energi.

Langkah ini dianggap penting untuk menjaga arus kas perusahaan pelat merah seperti Pertamina dan PLN yang selama ini kerap terganggu akibat lambatnya pencairan dana pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9/2025).

Ia menilai bahwa mekanisme review dan audit pembayaran kompensasi yang memakan waktu hingga tiga bulan terlalu lama, sehingga harus dipangkas menjadi hanya satu bulan.

“Kita akan review proses yang tiga bulan tadi. Kelamaan menurut saya juga. Harus dipastikan program PSO (Public Service Obligation) tidak mengganggu cash flow dari Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” tegas Purbaya dikutip dari tvOneNews, Rabu (1/10/2025).

Selain menjaga kesehatan keuangan BUMN, Menkeu juga menekankan pentingnya percepatan pencairan dana agar tidak mengendap di Bank Indonesia.

Halaman Selanjutnya

Menurutnya, dana yang terlalu lama tertahan justru mengurangi efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.