Biaya Komunikasi DPR Rp20 Juta Bikin Heboh, Publik Pertanyakan Tunjangan Biaya Komunikasi Dengan Rakyat Kok Sebesar Itu
- instagram @dpr_ri
Tanpa kejelasan, angka Rp20 juta dinilai tidak masuk akal, terlebih jika dibandingkan dengan upah minimum provinsi (UMP) di Jawa Tengah yang hanya Rp2,1 juta per bulan. Artinya, tunjangan komunikasi tersebut setara sembilan kali lipat gaji buruh.
DPR mengumumkan tunjangan perumahan dihapus dan total take home pay DPR mencapai Rp 65.5 juta Rupiah. Keputusan DPR sendiri merupakan tindak lanjut dari tuntutan rakyat 17+8 yang beberapa pekan terakhir mengemuka.
Enam poin keputusan sudah diumumkan, termasuk penghentian tunjangan perumahan, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, dan pemangkasan sejumlah fasilitas. Namun, publik menilai langkah tersebut masih jauh dari harapan, terutama terkait pengesahan RUU Perampasan Aset dan evaluasi total dana reses serta dana aspirasi.
Masyarakat sipil kini terus mengawal implementasi keputusan DPR. Transparansi, efektivitas, dan keberpihakan pada rakyat kecil menjadi indikator apakah reformasi parlemen benar-benar terjadi atau hanya sebatas retorika politik.
Tanpa perbaikan serius dalam pengelolaan anggaran, kepercayaan publik terhadap DPR dikhawatirkan makin merosot. Oleh karena itu, DPR perlu segera menegaskan komitmen dengan membuka laporan rinci anggaran komunikasi, sekaligus mempercepat pembahasan regulasi yang lebih pro-rakyat.
