DPR RI Akhirnya Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8: 6 Keputusan Penting yang Mengejutkan

DPR RI akhirnya mengeluarkan enam poin keputusan setelah rapat konsultasi. Langkah ini mencakup penghentian tunjangan, moratorium perjalanan dinas, dan peningkatan transparansi parlemen

Viva, Banyumas - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengeluarkan langkah-langkah besar sebagai respons terhadap tuntutan dari 17+8 rakyat yang meminta perbaikan dalam sistem kerja parlemen.

Dalam rapat konsultasi yang digelar pada Kamis, 4 September 2025, pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi sepakat untuk mengambil tindakan nyata yang mencakup perubahan besar dalam hal transparansi dan pengelolaan anggaran negara.

Berikut 6 keputusan penting dari DPR RI yang dikutip dari akun Youtube DPR terkait tuntutan rakyat 17+8.

1. Penghentian Tunjangan Perumahan Anggota DPR

Salah satu keputusan penting adalah penghentian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI yang berlaku sejak 31 Agustus 2025. Keputusan ini diambil sebagai bentuk respons terhadap suara rakyat yang meminta adanya penghematan anggaran negara, serta upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

2. Moratorium Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

Halaman Selanjutnya

DPR juga memutuskan untuk moratorium kunjungan kerja luar negeri yang akan dimulai sejak 1 September 2025. Keputusan ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran negara yang tidak perlu, dengan pengecualian hanya untuk kunjungan kenegaraan yang sifatnya penting.