10 Bus dari Pati Menuju KPK: Desak KPK Tangkap Bupati Sudewo

Ratusan warga Pati menuju KPK dengan 10 bus. Mereka menuntut Bupati Sudewo ditetapkan tersangka dugaan korupsi jalur kereta DJKA. Aksi dijanjikan damai

Viva, Banyumas - Ratusan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan aksi besar-besaran menuju Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (31/8/2025). Mereka menuntut agar Bupati Pati, Sudewo, segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Sejak pagi, warga dari berbagai kecamatan berkumpul di Alun-Alun Pati. Sekitar pukul 14.00 WIB, mereka mulai bergerak menuju Jakarta dengan menggunakan 10 bus besar. Perjalanan diperkirakan memakan waktu lebih dari 12 jam.

Setibanya di ibu kota pada Senin (1/9/2025) dini hari, rombongan massa langsung diarahkan ke Gedung Merah Putih KPK untuk menggelar demonstrasi damai. Aksi ini dikoordinasi oleh Masyarakat Pati Bersatu.

Koordinator aksi, Teguh Istiyanto, menyebutkan bahwa tujuan utama demonstrasi adalah mendesak KPK mengambil langkah hukum tegas. Dikutip dari laman Instagram @surakartakita, Teguh mengatakan mereka ingin Bupati Sudewo segera ditetapkan tersangka.

Ini agar ada efek jera bagi pemimpin yang diduga terlibat korupsi. Tidak hanya warga dari Pati, massa aksi juga akan diperkuat oleh perantau asal Pati yang tinggal di Jakarta. Jumlah tambahan peserta diperkirakan mencapai 600 orang.

Mereka akan bergabung di lokasi dengan tujuan yang sama: mendesak KPK untuk segera bertindak. Meski jumlah massa cukup besar, panitia aksi memastikan bahwa demonstrasi akan berjalan tertib dan damai.

Warga Pati menolak keras tindakan anarkis, kerusuhan, maupun provokasi. Teguh menegaskan, kehadiran mereka murni untuk menyampaikan aspirasi dan membuktikan bahwa warga Pati mengedepankan cara-cara bermartabat. Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Bupati Sudewo ini mencuat setelah adanya indikasi penyimpangan anggaran dalam proyek jalur kereta api DJKA.

Publik menilai bahwa KPK harus segera menindaklanjuti laporan dan tuntutan warga agar proses hukum berjalan transparan. Pengamat hukum menilai, aksi warga Pati ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam mengawal pemberantasan korupsi.

Demonstrasi semacam ini menegaskan bahwa rakyat tidak ingin diam ketika ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara.

Kini, sorotan publik tertuju pada langkah KPK. Apakah lembaga antirasuah itu akan segera menetapkan Bupati Pati sebagai tersangka? Ataukah kasus ini masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut? Warga Pati menegaskan, mereka akan terus mengawal hingga ada kepastian hukum yang adil dan transparan