Muncul Dugaan Food Tray MBG Impor dari China Mengandung Babi, IPNU Lakukan Uji Lab
- instagram @badangizinasiona.ri
IPNU lakukan uji lab food tray impor asal China yang diduga tidak halal. Mereka desak pemerintah dukung produsen lokal demi keamanan pangan MBG
Viva, Banyumas - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kembali menjadi sorotan. Kali ini, polemik muncul terkait penggunaan food tray atau nampan makanan yang sebagian diimpor dari China. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian standar halal pada produk impor tersebut.
Ketua Umum PP IPNU, Muhammad Agil Nuruz Zaman, menegaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Menteri Perdagangan Budi Santoso. IPNU mendorong agar pengadaan food tray untuk program MBG lebih berpihak pada produsen lokal yang mampu memenuhi standar kesehatan, kehalalan, serta kualitas produk.
“Produk impor tidak selalu terjamin kualitas dan kehalalannya. Pemerintah harus hadir memastikan produsen lokal diberi ruang agar anggaran negara tidak lari ke luar negeri,” tegas Agil di Jakarta, Senin (25/8/2025) dikutip dari tveonews.
Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Muzakki Wafa, perwakilan PC IPNU, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan uji laboratorium terhadap food tray impor asal China di fasilitas PT Sucofindo.
Uji ini dilakukan setelah muncul dugaan penggunaan pelumas berbasis hewani dalam proses pencetakan produk, yang berpotensi melanggar prinsip halal. Sebagai perbandingan, produsen lokal disebut menggunakan pelumas berbahan nabati seperti minyak sayur.
Selain dinilai lebih aman, bahan ini juga sesuai dengan prinsip halal yang penting bagi mayoritas penduduk Indonesia. Hasil uji laboratorium dijadwalkan keluar dalam 1–2 hari ke depan, dan diharapkan dapat menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan keberpihakan pada produk dalam negeri.
IPNU menegaskan, penggunaan produk lokal bukan hanya soal halal atau tidak halal. Lebih jauh, hal ini juga akan mendorong tumbuhnya industri nasional, memperluas lapangan kerja, dan memastikan dana APBN terserap optimal di dalam negeri.
Meski sudah ada sorotan tajam dari publik dan organisasi pelajar, hingga berita ini diturunkan, Kementerian Perdagangan maupun Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberikan tanggapan resmi.
Publik kini menantikan langkah pemerintah dalam merespons isu ini, mengingat jaminan keamanan dan kehalalan pangan adalah hal krusial bagi penerima manfaat program MBG
