Gaji DPR Tak Dipotong Pajak, Negara Tanggung PPh 21 Rp2,7 Juta Per Bulan

Rincian Tunjangan Lain DPR

Selain tunjangan pajak, anggota DPR juga menerima tunjangan lain. Indra menyebut tunjangan beras senilai Rp289 ribu per bulan dan tunjangan bensin sebesar Rp3 juta per bulan. Namun, ia menampik adanya kenaikan pada kedua tunjangan tersebut.

“Tunjangan beras Rp289 ribu, bensin Rp3 juta,” ungkap Indra. Besaran tunjangan tersebut menjadi bagian dari fasilitas yang melekat pada anggota DPR selama menjabat. Meski menuai pro dan kontra di masyarakat, ketentuan ini masih berlaku hingga sekarang.

Sorotan Publik

Fasilitas pajak dan tunjangan DPR kerap menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian menilai hal ini tidak adil, mengingat pegawai negeri dan masyarakat umum tetap harus membayar pajak penghasilan tanpa subsidi.

Di sisi lain, pemerintah beralasan bahwa tunjangan pajak merupakan bagian dari struktur penghasilan anggota DPR yang telah ditetapkan sejak lama. Transparansi mengenai tunjangan ini diharapkan mampu menjawab rasa penasaran publik mengenai total pendapatan wakil rakyat.